Mataram, Lombok Fokus – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal bergerak cepat memastikan penanganan dampak bencana hidrometeorologi berjalan terukur dan berdampak langsung bagi masyarakat terdampak.
Usai meninjau lokasi banjir di Desa Pengantap, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat serta Desa Kabul, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, Gubernur Miq Iqbal langsung memimpin rapat terbatas di ruang kerjanya, Selasa (14/1/2026) hingga malam hari. Rapat tersebut difokuskan pada percepatan pemulihan, khususnya kerusakan infrastruktur dan normalisasi aliran sungai.
Kepala Dinas Kominfotik NTB sekaligus Juru Bicara Pemprov NTB, Ahsanul Khalik, mengatakan rapat dihadiri Plh Sekda NTB, Kepala Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman, Kepala BPBD, Kepala Dinas ESDM, Kepala BPKAD, serta Inspektur Inspektorat.
“Gubernur menegaskan penanganan bencana harus dilakukan cepat, tepat, dan kolaboratif. Seluruh OPD diminta memperkuat koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota terdampak agar langkah di lapangan berjalan seirama,” ujar Ahsanul Khalik.
Dalam rapat tersebut, Gubernur memerintahkan BPBD NTB segera melakukan pendataan dan kajian teknis sebagai dasar percepatan penetapan Surat Keputusan (SK) Tanggap Darurat. Kabupaten/kota yang telah memiliki SK Siaga Bencana Hidrometeorologi diminta segera menaikkan status menjadi tanggap darurat saat bencana terjadi. Sementara daerah yang belum memiliki SK siaga dapat langsung menetapkan SK tanggap darurat agar respons penanganan tidak terhambat.
Ahsanul Khalik yang akrab disapa Aka menjelaskan, penetapan status tanggap darurat sangat penting untuk memperkuat sinergi pendanaan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT). Dana tersebut difokuskan untuk penanganan kerusakan jalan, jembatan, saluran air, serta penguatan tebing sungai.
“BTT harus siap digunakan untuk mempercepat pemulihan dampak bencana, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, dengan pola sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota,” tegasnya.
Gubernur Miq Iqbal juga memberi perhatian khusus terhadap potensi bencana di wilayah Pulau Sumbawa. Kepala BPBD diminta terus memantau perkembangan di lapangan dan memastikan penanganan dilakukan secara cepat dan akurat. Untuk mendukung sistem pelaporan cepat, Gubernur menginstruksikan pengaktifan seluruh elemen relawan, termasuk Tagana, TRC BPBD, serta komunitas kebencanaan di masyarakat.
“Pelibatan relawan menjadi kunci agar informasi lapangan bisa diterima lebih cepat sebagai bagian dari kesiapsiagaan daerah,” tambah Aka.
Penanganan jangka pendek difokuskan pada pembersihan sedimentasi sungai, pengerukan saluran dan drainase, serta pembukaan akses jalan yang tertutup material banjir. Sebagai tindak lanjut, Dinas PUPR dan Kawasan Permukiman Provinsi NTB telah mengirimkan alat berat ke Dusun Pengantap, Sekotong, dan saat ini alat tersebut sudah tiba serta siap dioperasikan.
Sementara untuk kondisi di Desa Kabul, Gubernur meminta Dinas ESDM menyusun kajian perizinan dan pola pemanfaatan material pasir yang aman dan legal. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat normalisasi sungai sekaligus membuka peluang usaha bagi masyarakat secara tertib dan sesuai regulasi.
