Ketika Lalu Muhamad Iqbal pertama kali melangkah masuk ke Kantor Gubernur NTB setahun lalu, ia tidak datang dengan tangan kosong. Di tas kerjanya, terselip sebuah narasi besar bertajuk “NTB Makmur Mendunia.” Kedengarannya ambisius. Bagi sebagian orang, mungkin terdengar seperti jargon kampanye yang terlalu tinggi. Namun jika kita menengok apa yang terjadi sepanjang 365 hari terakhir, terlihat sebuah upaya sistematis untuk menarik mimpi-mimpi besar itu agar benar-benar menapak di tanah Bumi Gora.
Iqbal tampaknya sadar bahwa NTB selama ini ibarat raksasa yang tertidur di atas tumpukan emas, namun kakinya masih terikat pada ketergantungan akut terhadap sektor tambang. Karena itu, dalam setahun terakhir ia mulai melakukan “operasi senyap” untuk menggeser beban ekonomi tersebut. Ia tak ingin daerah ini terus berpangku tangan menunggu fluktuasi harga tembaga dunia.
Hasilnya mulai terbaca di angka-angka akhir 2025. Ketika sektor non-tambang mencatat pertumbuhan di atas 8 persen dan industri pengolahan melonjak hingga 66 persen, itu bukan sekadar statistik. Itu adalah sinyal bahwa hilirisasi bukan lagi dongeng pengantar tidur, melainkan mesin ekonomi baru yang mulai menderu.
Namun gaya kepemimpinan Iqbal tak hanya berhenti pada grafik pertumbuhan. Ia juga mencoba menghadirkan sentuhan yang lebih manusiawi. Kebijakan ambulans gratis di penyeberangan Kayangan–Pototano, misalnya, mungkin terlihat kecil bagi mereka yang duduk di ruang ber-AC. Tetapi bagi warga di pelosok yang sedang bertaruh nyawa, itu adalah wujud kehadiran negara yang paling nyata. Begitu pula pemasangan lampu jalan di titik-titik gelap; sebuah pesan bahwa tidak boleh ada sudut NTB yang merasa ditinggalkan.
Di dalam gedung birokrasi, Iqbal juga mengambil langkah yang tak kalah berani: menerapkan sistem merit. Sebuah pendekatan yang kerap menjadi musuh bagi mereka yang terbiasa dengan jalur “kedekatan”. Ia ingin kursi jabatan diisi oleh orang-orang dengan kapasitas dan rekam jejak, bukan sekadar pandai membangun relasi personal. Langkah ini tentu berisiko secara politik. Tetapi bagi Iqbal, mesin pemerintahan hanya bisa berlari kencang jika onderdilnya berkualitas.
Tentu saja, catatan setahun ini belum sepenuhnya sempurna. Angka kemiskinan yang turun ke 11,3 persen adalah progres, namun di lapangan para pelaku UMKM masih mengeluhkan sulitnya menembus rantai pasok industri besar. Sistem pembayaran yang lambat dan struktur pasar yang timpang kerap membuat pelaku usaha kecil tercekik modal. Ada “dinding kaca” yang harus dipecahkan agar kemakmuran dari smelter, tambang, maupun geliat pariwisata di kawasan seperti Mandalika benar-benar menetes hingga ke desa-desa, bukan sekadar berputar di lingkaran elite.
Memasuki tahun kedua, duet Iqbal–Dinda menghadapi babak yang lebih menentukan. Fondasi sudah diletakkan, semennya mulai mengeras. Tantangan berikutnya adalah memastikan pertumbuhan itu inklusif. “Makmur Mendunia” harus menjadi milik petani di Bima dan Dompu, nelayan di Lombok Timur, hingga petani jagung di Sumbawa—bukan hanya milik pemodal besar.
Setahun pertama ini adalah prolog. Sebuah pembukaan yang menunjukkan adanya nakhoda dengan peta di tangan. Kini publik NTB menunggu, apakah di bab-bab selanjutnya sang nakhoda mampu membawa kapal besar bernama Bumi Gora ini berlayar menuju samudera kesejahteraan yang benar-benar dirasakan bersama.
Dan jika arah angin tetap konsisten seperti setahun terakhir, optimisme itu bukan sesuatu yang berlebihan.
Oleh : Sendi Akramullah
Penulis merupakan pegiat isu lingkungan dan pengurus AMAN Sumbawa
