MATARAM, Lombok Fokus – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Nusa Tenggara Barat, Daud Azhari, menyampaikan pernyataan sikap resmi menjelang peringatan May Day dan Hari Pendidikan Nasional 2026 terkait kenaikan harga BBM non-subsidi yang dinilai berdampak luas terhadap masyarakat dan dunia usaha.
Menurut Daud, kenaikan harga BBM non-subsidi akan memicu meningkatnya biaya operasional sektor logistik dan industri, karena banyak pelaku usaha bergantung pada jenis BBM tersebut untuk aktivitas produksi dan distribusi.
“Usaha logistik dan pabrik harus menggunakan BBM non-subsidi. Jika biaya operasional naik, maka harga jasa dan barang ikut naik. Ujungnya, bahan pokok naik dan rakyat kecil yang paling terdampak,” ujar Daud dalam keterangan resminya, Jumat (1/5/2026).
Ia menegaskan, KNPI NTB bersama seluruh Ketua DPD II kabupaten/kota se-NTB menyatakan sikap tegas terhadap kebijakan tersebut dengan menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah.
Pertama, pemerintah diminta segera meninjau kembali kenaikan harga BBM non-subsidi. Kedua, menjamin stabilitas harga kebutuhan pokok pasca kenaikan BBM. Ketiga, menuntut transparansi kebijakan energi yang berpihak kepada rakyat. Keempat, menolak kebijakan yang menambah beban ekonomi masyarakat. Kelima, mengingatkan pentingnya keadilan ekonomi bagi seluruh warga negara.
“Kami dari KNPI NTB bersama seluruh Ketua DPD II menyatakan sikap terkait isu yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya kenaikan harga BBM non-subsidi,” tegasnya.
Meski demikian, KNPI NTB mengaku masih menahan diri untuk tidak langsung turun ke jalan, meskipun berbagai ajakan aksi telah ramai beredar di media sosial menjelang momentum Hari Buruh Internasional.
“Kami menunda aksi sebagai bentuk penghormatan kepada aparat penegak hukum dan mempertimbangkan situasi serta kondisi saat ini, apalagi banyak kegiatan yang mengatasnamakan momentum May Day,” jelas Daud.
Namun, ia memastikan KNPI NTB tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi masyarakat. Organisasi kepemudaan tersebut mendesak pemerintah segera mengambil langkah strategis untuk menstabilkan harga kebutuhan pokok agar masyarakat kecil tidak menjadi korban kebijakan.
“Jangan sampai masyarakat kecil menjadi korban dari kebijakan yang ada,” tambahnya.
Daud juga memberikan ultimatum kepada pemerintah. Jika dalam waktu sekitar satu pekan tidak ada tanggapan maupun kebijakan lanjutan, KNPI NTB menyatakan siap menggelar aksi demonstrasi.
“Kami memberikan waktu sekitar satu minggu sambil melakukan konsolidasi. Jika tidak ada tindak lanjut, kami akan turun ke jalan dan menggelar aksi di Depo Pertamina Ampenan, Mataram,” tutupnya.
