MATARAM, LOMBOK FOKUS – Lalu Muhamad Iqbal resmi melantik 392 pejabat eselon III dan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB, Jumat (20/1/2026). Pelantikan yang digelar di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB ini menjadi langkah strategis dalam mengisi kekosongan jabatan akibat penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru yang berlaku sejak 1 Januari 2026.
Ratusan pejabat tersebut tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dengan rincian 147 pejabat eselon III dan 245 pejabat eselon IV. Pelantikan ini menjadi bagian penting dari penataan birokrasi sekaligus akselerasi kinerja pemerintahan di awal tahun.
SOTK Baru NTB Mulai Berlaku, Jabatan Dirampingkan
Gubernur Iqbal menegaskan bahwa pelantikan dilakukan pada hari Jumat agar seluruh unit kerja bisa langsung berfungsi optimal mulai Senin pekan depan.
“Saya menetapkan pelantikan hari ini agar mulai Senin nanti seluruh unit sudah berfungsi 100 persen, khususnya tugas-tugas yang terkait dengan layanan publik,” tegasnya.
Menurutnya, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam dinamika birokrasi. Dengan pengalaman hampir 29 tahun sebagai birokrat, Iqbal memahami bahwa perubahan struktur organisasi adalah bagian dari proses penyesuaian dan penguatan tata kelola pemerintahan.
“Situasi seperti ini biasa terjadi dalam dunia birokrasi. Yang terpenting adalah kita fokus pada sumpah dan janji jabatan yang sudah diambil,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa pelantikan ini tidak terlepas dari kebijakan perampingan organisasi sebagai tindak lanjut arahan Pemerintah Pusat. Dampaknya, sejumlah jabatan eselon III dan IV dihapus sehingga ada pejabat yang tidak lagi menempati posisi struktural seperti sebelumnya.
“Ini adalah bentuk pengakuan bahwa mereka pernah memberikan kontribusi dalam jabatan strukturalnya masing-masing. Semoga apa yang telah dilakukan menjadi amal dan mendapat balasan yang baik,” katanya.
Hasil Beauty Contest ASN Pemprov NTB
Dalam menentukan komposisi pejabat yang dilantik, Pemprov NTB sebelumnya menggelar mekanisme beauty contest untuk memetakan potensi ASN secara lebih objektif. Proses ini dilakukan untuk memastikan penempatan pejabat sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi.
Sebagai kepala daerah yang relatif baru memimpin NTB, Iqbal mengakui belum mengenal secara personal seluruh jajaran ASN. Karena itu, ia mengandalkan hasil beauty contest, data profil pegawai dari BKD, serta catatan evaluasi dari inspektorat sebagai bahan pertimbangan utama.
“Tentu ada subjektivitas dalam setiap keputusan, tidak mungkin 100 persen objektif. Tapi melalui beauty contest, kita berupaya meminimalkan subjektivitas,” jelasnya.
Iqbal juga menyadari bahwa komposisi pejabat yang dilantik belum tentu memuaskan semua pihak. Namun ia menegaskan bahwa susunan tersebut merupakan hasil terbaik dalam kondisi saat ini, demi memastikan roda pemerintahan tetap berjalan efektif.
Fokus Layanan Publik dan Optimalisasi Kinerja OPD
Pelantikan 392 pejabat ini menjadi titik awal optimalisasi kinerja perangkat daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas layanan publik di NTB. Dengan struktur baru yang lebih ramping dan adaptif, Pemprov NTB diharapkan mampu bekerja lebih cepat, responsif, dan efisien.
Langkah ini sekaligus menjadi sinyal bahwa di bawah kepemimpinan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal, reformasi birokrasi di NTB akan difokuskan pada efektivitas organisasi, profesionalitas ASN, dan percepatan pelayanan kepada masyarakat.
Dengan SOTK baru yang mulai berjalan penuh, publik kini menantikan bagaimana jajaran pejabat yang baru dilantik mampu menerjemahkan visi pembangunan NTB ke dalam kinerja nyata di lapangan.
