MATARAM – DPD I KNPI Nusa Tenggara Barat (NTB) mendesak Polda NTB, Polres Dompu, dan Pemerintah Kabupaten Dompu untuk segera mengusut tuntas dugaan kasus penganiayaan, pembakaran, dan penjarahan yang menimpa H. Hamdiah di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu.
Sekretaris DPD I KNPI NTB, Ardiansyah, menilai penanganan kasus tersebut harus dilakukan secara cepat, profesional, dan transparan agar tidak memicu ketegangan sosial di tengah masyarakat.
“Pemda dan aparat penegak hukum tidak boleh pasif. Pembiaran terhadap aksi kejahatan seperti ini sangat berbahaya dan berpotensi memicu konflik horizontal antarwarga maupun antarkelompok,” ujar Ardiansyah di Mataram, Selasa (28/7/2026).
Menurutnya, kepastian hukum menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas keamanan dan mencegah berkembangnya spekulasi yang dapat memperkeruh situasi di lapangan.
Dalam pernyataannya, DPD I KNPI NTB menyampaikan tiga tuntutan kepada aparat penegak hukum, yakni:
- Mendesak Kapolda NTB melalui Kapolres Dompu untuk segera menangkap pelaku dugaan penganiayaan berat yang dilakukan secara bersama-sama serta disertai dugaan pengancaman menggunakan senjata tajam dan senjata api.
- Mendesak aparat kepolisian segera menangkap pelaku dugaan pengrusakan, pembakaran, penjarahan, dan perampokan yang terjadi dalam peristiwa tersebut.
- Mendesak kepolisian mengungkap serta menangkap pihak yang diduga menjadi provokator maupun aktor intelektual di balik rangkaian kejadian tersebut.
Ardiansyah menegaskan, KNPI NTB mendukung penuh proses penegakan hukum yang objektif dan tidak pandang bulu. Ia meminta aparat segera memberikan kepastian hukum kepada masyarakat agar situasi keamanan tetap kondusif.
“Penegakan hukum yang cepat, profesional, dan transparan merupakan langkah penting untuk mencegah berkembangnya konflik yang lebih luas,” katanya.
Ia juga menyatakan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons yang memadai, DPD I KNPI NTB bersama Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang tergabung di bawah KNPI akan mempertimbangkan menggelar aksi unjuk rasa di Markas Polda NTB sebagai bentuk penyampaian aspirasi.
“Jika penegakan hukum berjalan lambat dan tidak transparan, kami bersama OKP se-NTB siap menggelar aksi damai di Mapolda NTB untuk mendesak penyelesaian kasus ini,” tegas Ardiansyah.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat keterangan resmi dari Polda NTB maupun Polres Dompu terkait perkembangan penyelidikan atas peristiwa yang dimaksud.
