MATARAM – Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, resmi melantik Abul Chair sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Kamis (9/4/2026), di Pendopo Gubernur NTB.
Pelantikan tersebut dihadiri Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri, Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda, serta jajaran pejabat eselon II lingkup Pemerintah Provinsi NTB.
Pengangkatan Abul Chair sebagai Sekda NTB didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 29/TPA/2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan jabatan pimpinan tinggi madya di lingkungan Pemprov NTB.
Namun di hari yang sama, nama Gubernur Iqbal juga mencuat dalam persidangan kasus dugaan gratifikasi “dana siluman” DPRD NTB yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Mataram.
Dalam sidang tersebut, saksi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB, Nursalim, mengaku menerima perintah dari Gubernur terkait program Desa Berdaya yang menjadi bagian dari perkara tersebut.
Di hadapan majelis hakim, Nursalim menyebut dirinya diminta untuk menemui salah satu terdakwa, Indra Jaya Usman, guna menyampaikan agar program tersebut disosialisasikan kepada anggota DPRD NTB periode 2024–2029.
“Saya diminta menyampaikan kepada Pak IJU,” ujar Nursalim.
Saat didalami hakim, Nursalim menegaskan bahwa perintah tersebut berasal langsung dari Gubernur.
“Saya diminta oleh Pak Gubernur (Lalu Muhamad Iqbal),” katanya.
Selain itu, Nursalim juga mengungkap adanya perintah lain terkait pemotongan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD NTB periode sebelumnya, yang kemudian dikoordinasikan dengan pimpinan DPRD.
Dalam fakta persidangan, terungkap bahwa program Desa Berdaya dengan nilai anggaran Rp76 miliar menjadi salah satu titik awal munculnya perkara yang kini menyeret sejumlah pihak.
Persidangan kasus ini masih terus berlangsung dan menjadi perhatian publik, terutama setelah munculnya keterangan saksi yang menyinggung peran sejumlah pihak dalam proses kebijakan dan pelaksanaan program tersebut.
