Oleh: Pengamat Grup WA dan Intel Bidang Pekati
Setelah dinyatakan menang oleh KPU, Iqbal–Dinda bergerak cepat. Saking cepatnya, sampai-sampai publik belum sempat duduk, pemerintah sudah berdiri. Tagline NTB Makmur Mendunia langsung dipoles, pondasi dibentuk, Tim Transisi dilahirkan. Tugasnya mulia: sinkronisasi, menyisir anggaran yang tidak pro rakyat, dan kalau bisa menyingkirkan warisan kebijakan yang bikin dompet rakyat cekak.
Secara konsep, ini terdengar seperti opening film hero. Tapi seperti banyak film Indonesia, konflik datang terlalu cepat.
Belum genap sebulan dilantik, rapat pimpinan perdana digelar di Ruang Tambora. Wakil Gubernur Dinda menegaskan: semua pernyataan resmi Pemprov NTB satu pintu lewat Diskominfotik. Niatnya baik—biar pemerintah kompak dan tak saling tembak statemen. Tapi publik membaca lain: “Lho, kok kayak mau membungkam?”
Inilah gelombang protes pertama. Untungnya, gelombang itu tak berubah jadi tsunami. Lalu Muhamad Iqbal turun tangan, meretas kegaduhan, menjelaskan, menenangkan. Masalah selesai. Tapi rupanya, itu hanya trailer.
Sepanjang 2025, pemerintahan Iqbal–Dinda rutin masuk pusaran polemik. Anehnya, banyak keributan muncul bukan karena kebijakannya salah total, melainkan karena laporan yang sampai ke telinga pimpinan sering kali setengah matang. Kurang gizi analisis. Miskin konteks sosial-politik.
Dalam pemerintahan modern, kualitas kepala daerah tidak hanya ditentukan otaknya sendiri, tapi juga oleh siapa yang duduk paling dekat saat bisik-bisik. Pembisik inilah yang menentukan: sebuah isu diredam atau justru dilempar ke pasar bebas opini publik.
Akibat laporan yang parsial dan terlalu administratif, Gubernur Iqbal sering terseret ke isu sensitif dan dicitrakan publik sebagai tidak pro rakyat. Padahal, di atas kertas, banyak programnya justru ramah wong cilik.
Dana Siluman: Api dalam Sekam, Kompor di Mana?
Polemik dana siluman DPRD–Pemprov NTB adalah contoh sempurna. Isu ini membesar bukan karena datanya komplet, tapi karena komunikasinya bolong. Ruang klarifikasi dibiarkan kosong, akhirnya diisi oleh asumsi, spekulasi, dan grup WhatsApp keluarga besar demokrasi.
Karena laporan ke pimpinan tak komprehensif, isu BTT dan dana siluman malah dianggap didalangi Gubernur lewat Pergub. Padahal, kalau mau jujur, tinggal bandingkan pernyataan eksekutif, legislatif, dan kejaksaan. Dari situ, publik bisa menilai siapa sebenarnya yang bikin onar.
Menyeret nama Gubernur terlalu cepat, kata Iwan Slank eks Tim Hukum 99 Iqbal–Dinda itu namanya prematur. Tapi di politik, yang prematur sering justru viral duluan.
Tim Percepatan: Mau Ngebut, Tapi Rem Tangan Masih Aktif
Isu Tim Percepatan juga tak kalah menarik. Di awal, publik dijanjikan efisiensi. Sinkronisasi. Pemerintahan ramping. Tapi di tengah jalan, lahirlah Tim Percepatan dengan beban anggaran yang bikin publik garuk-garuk kepala.
Para pembela bilang ini bagian dari sinkronisasi. Publik bertanya: “Kalau mau cepat, kenapa bukan mutasi OPD yang gak beres dan hobi cawe-cawe?”
Hampir setahun mutasi tak tuntas. OPD yang kinerjanya ngos-ngosan masih betah di kursi. Di sini, pertanyaannya bukan lagi soal kebijakan, tapi soal intelijen birokrasi: siapa yang membisikkan laporan ke Pak Gub dan Bu Wagub? Kok laporannya adem, padahal dapurnya panas?
IPR: Niat Baik, Jalan Terjal
Kebijakan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sejatinya progresif. Negara hadir, penambang kecil dilindungi. Kementerian ESDM sudah kasih sinyal hijau. Polisi mendorong. Masyarakat penambang berharap.
Masalahnya cuma satu—yang satu ini fatal: Dinas ESDM Provinsi masih PLT. Akibatnya, kebijakan bagus ini macet di tikungan birokrasi. Gesekan antar-elite muncul, konflik horizontal mengintip. Kebijakan tanpa peta konflik itu seperti undangan hajatan tanpa parkiran: pasti ribut.
Pansel Sekda : Transparansi yang Tertinggal
Polemik Pansel Sekda NTB kembali mempertegas satu penyakit lama: transparansi yang telat datang. PJ Sekda yang ditugaskan menyiapkan pansel malah terlalu nyaman dengan status “PJ”. Seolah lupa bahwa Sekda itu nahkoda ASN, sekaligus tameng politik gubernur.
Kadang, Sekda terlihat tidak cukup sigap menjaga Gubernur dari jebakan administratif yang bisa jadi bom politik.
unikasinya kaku, kurang empatik, dan minim dialog.
2026 Tanpa Pembisik Gaduh
Masalah utama pemerintahan Iqbal–Dinda sepanjang 2025 bukan pada niat, bukan pula pada visi. Masalahnya ada pada laporan yang tak utuh, bisikan yang tak jujur membaca realitas, dan komunikasi yang sering terlambat setengah langkah.
Jika 2026 ingin lebih tenang, resepnya sederhana tapi berat: rapikan pembisik, perkuat intel birokrasi, dan jangan biarkan laporan setengah matang sampai ke meja pimpinan.
Karena di politik, yang paling berbahaya bukan oposisi, tapi pembisik yang salah baca situasi.
