Lombok Timur Lombokfokus.com – Masyarakat Dusun Moyot Daya, Desa Moyot, Kecamatan Sakra, Lombok Timur, (Lotim) menyuarakan kekecewaannya terhadap kinerja Pemerintah Desa (pemdes) yang diduga melakukan pembiaran terhadap lingkungan masyarakat sehingga menjadi kumuh dan sumber penyakit.
Dimana Saluran irigasi pembuangan air limbah dari permukiman warga yang posisinya di tengah lingkungan perumahan warga kini dalam kondisi memprihatinkan dengan kondisi tersumbat, kotor, berbau tidak sedap, dan berpotensi memicu penyakit bagi penduduk setempat.
Hirpan Maulana Salah satu pemuda Moyot Daya mengaku mendapatkan dampak dari tidak di perhatikan nya irigasi tersebut oleh Pemerintah Desa, dimana dampak mendasar yang di sebabkan seperti saluran yang macet dan mengeluarkan aroma tidak sedap.
”Saya rasa Pemdes dan BPD tidak peka terhadap isu lingkungan yang ada, padahal masalah ini sangat mendasar dan termasuk kebutuhan mendasar masyarakat yang harus segera di atasi,” Kata Irpan Senin, 15 Juni 2026.
”Kondisi tersebut semakin parah saat musim hujan, limpahan air di irigasi itu meluap ke pekarangan rumah ditambah bau yang tidak enak,” lanjutnya.
Keluhan itu sambung Irpan, telah ia disampaikan berulang kali kepada BPD dan Kepala Desa (kades), agar irigasi tersebut bisa segera di perbaiki agar salurannya tidak mampet, namun hingga kini belum ada tindak lanjut nyata.
”BPD dan Kades terkesan tutup mata terhadap keluhan warganya, bagaimana tidak, kami sudah minta perbaikan saluran sejak lama, tapi tidak ada respons yang nyata, ini bukan hanya soal kebersihan lingkungan semata, melainkan kesehatan masyarakat,” tegasnya Irpan.
Menurutnya lingkungan yang tidak sehat ini dikhawatirkan berdampak bagi kesehatan masyarakat seperti penyakit kulit, diare, hingga infeksi saluran pernapasan, terutama di musim hujan seperti sekarang.
”Saya khawatirnya kalau ini tidak kunjung di selesaikan, malah akan memberi dampak buruk terhadap kesehatan masyarakat, dan seakan-akan pemdes melakukan pembiaran dan tidak peduli terhadap kesehatan masyarakat,” tutupnya.
Pengamat tata kelola desa setempat menilai kasus ini mencerminkan kurangnya prioritas pemdes terhadap infrastruktur dasar yang menjadi kebutuhan masyarakat.
”Pemdes wajib menyalurkan anggaran desa untuk hal seperti ini sesuai Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. kalau tidak maka kelalaian itu bisa berujung tuntutan hukum dari warga,” ujar Burhan.
Sedangkan Kades Desa Moyot Samiah, saat di konfirmasi meminta warganya sendiri yang langsung mencoba menyelesaikannya di tingkat Dusun.
”Silahkan Irpan konsultasikan lagi dengan pak Kadus dan warga di sekitarnya yg pemilik tanah sebagai tembusan pembuangan airnya,” jawab Samiah.
Dari jawaban yang di sampaikan Kades Desa Moyot, Terkesan pemerintah desa enggan ingin turun langsung untuk melihat dan menyelesaikan apa yang di keluhkan masyarakat.
”Sudah lama itu kita mau buatkan saluran irigasi namun buntu, Masalah bahan-bahan di butuhkan kita siap dukung,” tutupnya.
