JAKARTA – Belasan wartawan dari berbagai organisasi media dan komunitas wartawan di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Nusa Tenggara Barat (NTB), melakukan kunjungan studi komparasi ke Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Kunjungan yang difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Lombok Timur tersebut berlangsung pada 21–23 Oktober 2026. Agenda ini bertujuan mempelajari peran media massa dalam mendukung transparansi, publikasi kinerja DPRD, serta penguatan keterbukaan informasi publik di lingkungan lembaga legislatif.
Rombongan wartawan Lotim diterima oleh Mardiana dari bagian protokol Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta. Ia menjelaskan bahwa penerimaan kunjungan tersebut dilakukan oleh bagian protokol karena jajaran Humas Sekretariat Dewan, termasuk kepala bagian terkait, sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Manado.
“Kami mohon maaf kepada teman-teman media dari Lombok Timur, NTB. Hari ini teman-teman dari Humas Sekretariat Dewan, termasuk Kabag Humas, sedang melaksanakan kunjungan kerja ke Manado,” kata Mardiana di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Mardiana juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan menerima rombongan wartawan. Menurutnya, tingginya jumlah kunjungan dari berbagai daerah menjadi salah satu kendala dalam pengaturan jadwal penerimaan tamu.
“Kami mohon maaf agak terlambat menerima teman-teman semua. Hari ini kami harus menerima sekitar 400 tamu kunjungan dari berbagai kabupaten dan kota se-Indonesia,” jelasnya.
Wartawan Pelajari Mekanisme Koordinasi dengan Media
Dalam sesi diskusi, perwakilan wartawan Lombok Timur, Sarwin, menanyakan pola dan mekanisme kerja sama antara Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan media massa yang bertugas meliput kegiatan pemerintahan dan parlemen di Jakarta.
Pertanyaan tersebut ditujukan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem koordinasi peliputan serta pola kemitraan media dalam mendukung penyebarluasan informasi mengenai kegiatan dan kinerja DPRD kepada masyarakat.
Menanggapi hal itu, Mardiana menjelaskan bahwa koordinasi peliputan di lingkungan DPRD DKI Jakarta dilakukan melalui wadah yang dikenal dengan nama Balkoter atau Balaikota-DPRD.
“Setiap kegiatan di DPRD DKI Jakarta ini selalu diliput oleh sejumlah media yang tergabung dalam wadah Balkoter atau Balaikota-DPRD. Wadah ini yang mengatur kegiatan wartawan di sini. Jadi, kalau ada kegiatan peliputan, kita tinggal menghubungi ketua Balkoter,” terangnya.
Ia menjelaskan, Balkoter merupakan wadah koordinator wartawan yang melakukan peliputan di lingkungan Balai Kota dan DPRD DKI Jakarta.
Para wartawan yang tergabung di dalamnya menjalankan tugas jurnalistik di dua lokasi, yakni Balai Kota DKI Jakarta untuk meliput aktivitas gubernur beserta jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta Gedung DPRD DKI Jakarta di kawasan Kebun Sirih untuk meliput kegiatan pimpinan dan anggota legislatif.
Mardiana menambahkan, koordinasi kegiatan peliputan dan skema kemitraan media di lingkungan Sekretariat DPRD DKI Jakarta juga dilakukan melalui wadah tersebut.
“Kegiatan peliputan media di Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta tetap ada. Begitu juga skema kerja sama dengan media melalui Balkoter tersebut,” jelasnya.
Jadi Referensi Penguatan Keterbukaan Informasi di Daerah
Melalui kegiatan studi komparasi ini, wartawan Lombok Timur diharapkan memperoleh referensi mengenai tata kelola peliputan, mekanisme koordinasi antara lembaga legislatif dan media, serta pola kemitraan yang dapat dipelajari untuk meningkatkan kualitas publikasi di daerah.
Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam hal ini, media massa memiliki peran strategis untuk menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, serta kinerja lembaga legislatif kepada masyarakat.
Namun, kemitraan antara lembaga pemerintah dan media juga perlu dikelola secara profesional dengan tetap menghormati independensi pers, kebebasan jurnalistik, serta ketentuan Kode Etik Jurnalistik.
Dengan demikian, studi komparasi tersebut diharapkan tidak hanya menjadi sarana bertukar pengalaman, tetapi juga menjadi bahan evaluasi untuk mendorong pola komunikasi yang lebih terbuka, transparan, dan bertanggung jawab antara DPRD dan insan pers di Kabupaten Lombok Timur.
