JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) mendorong penguatan pemberdayaan masyarakat melalui Mandaya Awards dan Innovillague 2026. Ajang ini menjadi bentuk apresiasi terhadap inovasi dan aksi nyata yang memberikan dampak positif serta berkelanjutan bagi masyarakat.
Pada 2026, Mandaya Awards dan Innovillague menerima sebanyak 764 naskah dengan keterlibatan sekitar 1.600 peserta. Tingginya jumlah partisipasi tersebut menunjukkan antusiasme berbagai pihak dalam mengembangkan program pemberdayaan masyarakat di berbagai daerah.
Penjurian yang berlangsung di Jakarta pada 20 Oktober 2026 ini menitikberatkan pada dampak nyata program, unsur inovasi, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan. Melalui proses tersebut, Kemenko PM ingin memastikan bahwa program yang mendapat apresiasi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Kemenko PM Dorong Perubahan Paradigma Pemberdayaan
Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko PM, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, menegaskan pentingnya mengubah pendekatan pemberian bantuan menjadi pemberdayaan yang mendorong kemandirian masyarakat.
“Kita tidak ingin memberikan bantuan terus-menerus, tetapi mengubah paradigma, bahwa bantuan harus diupayakan menuju pemberdayaan,” ujarnya.
Menurutnya, pemberdayaan masyarakat perlu diarahkan pada upaya membangun kemampuan masyarakat agar dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan. Dengan pendekatan tersebut, bantuan tidak hanya menjawab kebutuhan jangka pendek, tetapi juga membuka peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan.
Abdul Haris juga menyoroti potensi perguruan tinggi dan mahasiswa dalam mendukung agenda pemberdayaan masyarakat. Keduanya dinilai memiliki peran strategis dalam menghadirkan inovasi, pengetahuan, serta pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan.
Penjurian Libatkan Berbagai Lembaga
Proses seleksi Mandaya Awards dan Innovillague 2026 dilaksanakan secara bertahap melalui kurasi dan penjurian. Pelaksanaannya melibatkan dewan juri lintas lembaga, termasuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), kalangan akademisi, serta mitra pemberdayaan.
Kemenko PM juga mendapat dukungan dari Forum Rektor Indonesia (FRI) dan Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI) sebagai mitra strategis dalam mendorong kontribusi perguruan tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
Penilaian tidak hanya berfokus pada gagasan atau konsep program. Tim penilai turut memperhatikan bukti dampak yang dihasilkan, kebaruan inovasi, partisipasi masyarakat, serta peluang keberlanjutan program.
Pendekatan tersebut menempatkan manfaat yang dirasakan masyarakat sebagai salah satu aspek utama dalam menentukan kualitas inisiatif pemberdayaan. Dengan demikian, program yang dinilai memiliki dasar untuk dikembangkan lebih lanjut dapat memperoleh perhatian dan peluang untuk diterapkan secara lebih luas.
Mandaya Awards dan Innovillague Diharapkan Perluas Dampak Inovasi
Melalui Mandaya Awards dan Innovillague, Kemenko PM mendorong agar praktik baik pemberdayaan masyarakat tidak berhenti pada keberhasilan di satu wilayah. Berbagai inovasi yang terbukti memberikan manfaat diharapkan dapat dikembangkan dan direplikasi di daerah lain sesuai dengan kebutuhan serta karakteristik masyarakat setempat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari dorongan untuk memperluas kesempatan, memperkuat kemandirian masyarakat, dan mempercepat pengentasan kemiskinan.
Keterlibatan pemerintah, perguruan tinggi, akademisi, dan mitra pemberdayaan diharapkan dapat memperkuat kolaborasi dalam mengembangkan solusi atas persoalan masyarakat. Kolaborasi ini juga membuka peluang agar inovasi yang dihasilkan melalui kegiatan akademik maupun praktik langsung dapat memberikan manfaat yang lebih luas.
Mandaya Awards dan Innovillague 2026 diharapkan menjadi salah satu penggerak bagi tumbuhnya gerakan pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada hasil nyata. Dengan menempatkan dampak dan keberlanjutan sebagai fokus penilaian, berbagai inisiatif pemberdayaan diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di Indonesia.
