Oleh : Ardiansyah, Direktur NasPol NTB
Masih dalam semangat mengingatkan, bukan menagih. Ini bagian kedua dari tiga perkara strategis yang harus segera disentuh oleh Gubernur Lalu Muhammad Iqbal. Kali ini kita menyorot salah satu kawasan paling vital dalam peta pariwisata NTB. Tiga Gili — Trawangan, Meno, dan Air.
Tiga Gili adalah etalase pariwisata NTB di mata dunia. Tapi ironisnya, pengelolaannya jauh dari kata ideal. Dua masalah besar menghantui kawasan ini, dan keduanya sudah terlalu lama diabaikan. Sayangnya, sampai hari ini, belum ada tanda-tanda bahwa Gubernur Lalu Muhammad Iqbal bergerak cepat untuk menyelesaikannya.
Pertama, soal lahan 60 hektar milik provinsi. Lahan ini statusnya milik Pemerintah Provinsi NTB, tetapi seperti tanah tak bertuan. Tidak ada kejelasan arah pengelolaan. Kontribusi ekonomi ke daerah? Hampir nihil. Lebih parahnya lagi, baru-baru ini kepala UPT yang menangani lahan tersebut justru menjadi tersangka korupsi. Artinya, ada potensi kebocoran dan penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan aset yang seharusnya jadi sumber PAD strategis bagi NTB.
Di sinilah Gubernur Iqbal mesti hadir. Tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme hukum berjalan tanpa kepemimpinan politik yang kuat. Aset ini harus segera ditata ulang dari segi hukum, fungsi, hingga arah pengembangan ekonominya. Jangan sampai warisan korupsi dibiarkan jadi sumber masalah baru di bawah pemerintahan yang katanya membawa semangat perubahan.
Kedua, soal status kawasan konservasi. Ini masalah struktural yang butuh manuver politik tingkat tinggi. Sampai saat ini, kawasan Tiga Gili masih tercatat sebagai kawasan konservasi dalam dokumen pemerintah pusat. Padahal, dalam dokumen tata ruang Pemerintah Provinsi NTB, kawasan itu sudah bukan lagi kawasan konservasi. Ketimpangan regulasi ini menciptakan keruwetan hukum, terutama bagi investor.
Jika status ini tidak segera disinkronkan, maka seluruh investasi di Tiga Gili akan terus berada di ujung tanduk terancam ilegal, rawan digugat, dan berpotensi mangkrak. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal harus segera turun tangan melakukan diplomasi kebijakan dengan kementerian terkait. Ini bukan tugas birokrat teknis. Ini kerja politik tingkat tinggi yang hanya bisa dilakukan oleh kepala daerah dengan visi dan keberanian.
Sekali lagi, publik tidak butuh pemimpin yang hanya memberi narasi indah di media. Rakyat menunggu langkah konkret. Gubernur Lalu Muhammad Iqbal harus menunjukkan bahwa ia bukan sekadar pemadam kebakaran, tapi perancang bangunan masa depan NTB.
Masalah di Tiga Gili ini adalah ujian kepemimpinan. Bukan soal teknis semata, tapi soal kemauan politik untuk bersih-bersih, menata, dan mengambil alih kendali atas aset strategis daerah.
Jangan tunggu skandal berikutnya muncul baru kita bereaksi. Bertindak sekarang jauh lebih baik daripada berkilah di kemudian hari.
Wallahu a’lam bis shawab.
(Bersambung ke bagian ketiga)
