Scroll untuk baca artikel

Home Berita Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Jaga Stabilitas Daerah

Dukung Penuh Pemerintahan Prabowo-Gibran dan Jaga Stabilitas Daerah

Rizki Handika2 min read

03/06/2026

Ketua Gerakan Pemuda Samawa, Muhammad Aswar

LOMBOK FOKUS – Berbagai elemen masyarakat, tokoh agama, dan pemuda di Kabupaten Sumbawa mendukung “Harmoni Kebaikan”. Sebagai wadah kolaborasi sosial yang berfokus pada dukungan nyata terhadap realisasi program strategis nasional di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Ketua Gerakan Pemuda Samawa, Muhammad Aswar, dalam keterangannya di Sumbawa, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial. “Gerakan ini adalah bentuk partisipasi aktif masyarakat Sumbawa. Kami siap mendukung visi, misi, dan program pemerintahan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran, khususnya dalam mewujudkan swasembada pangan, hilirisasi industri, serta pengentasan kemiskinan,” ujarnya.

IKLAN

Example 120x600

Fokus pada Kondusifitas Wilayah

Selain mendukung program pemerintah pusat, Gerakan Harmoni Kebaikan menjadikan komitmen menjaga kondusifitas wilayah sebagai pilar utama. Masyarakat diajak untuk mengedepankan dialog, musyawarah, serta menghindari provokasi yang dapat memecah belah kerukunan antarwarga.

“Kabupaten Sumbawa yang kita cintai ini harus terus aman, damai, dan harmonis. Stabilitas keamanan adalah syarat mutlak agar program-program pembangunan dan ekonomi kerakyatan dapat berjalan lancar. Kami berkomitmen mengawal kondusifitas daerah hingga masa-masa mendatang,” tambah Wakil Sekretaris I PKC PMII BALI-NUSRA.

Dampak Positif bagi Masyarakat

Kabupaten Sumbawa sendiri memiliki sejarah dukungan kuat terhadap program kerakyatan. Sebelumnya, berbagai program infrastruktur dasar seperti pembangunan titik sumur bor telah dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat di Pulau Sumbawa. Dengan adanya gerakan ini, diharapkan penyaluran bantuan dan program pemerintah di tingkat akar rumput dapat berjalan lebih tepat sasaran.

“Pihaknya juga mengimbau warga untuk terus merawat kebersamaan, menghargai keberagaman, dan tidak mudah terpengaruh oleh penyebaran hoaks. Harmoni kebaikan diharapkan menjadi identitas baru bagi masyarakat Sumbawa yang menjunjung tinggi nilai Sabalong Samalewa (Membangun dengan Keseimbangan) sebagai simbol persatuan dan dukungan penuh untuk kemajuan daerah dan nasional, Tutup Sekretaris Bidang DPD KNPI Provinsi NTB

Example 120x600

Example 120x600

Kejari Lombok Tengah Tetapkan Empat Tersangka Korupsi Pengadaan Truk DLH

Berita03/06/2026

Lombok Tengah |…

Hari Perawat Internasional Jadi Momentum Apresiasi dan Refleksi Pelayanan Kesehatan di RSUD Praya

Berita02/06/2026

Lombok Tengah |…

Ahmad Amrullah Desak Polisi dan BGN Bongkar Tuntas Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG di Lombok Timur LOMBOK TIMUR – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mendesak aparat penegak hukum bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Menurut Ahmad Amrullah, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang yang diduga terlibat. Ia meminta penyidik membongkar seluruh jaringan yang diduga berperan dalam praktik tersebut, mulai dari pihak yang merekrut korban, penghubung, penerima aliran dana hingga aktor intelektual yang berada di balik dugaan penipuan tersebut. “Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Amrullah, Selasa (2/6/2026). Ia menilai munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi yang fantastis menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah. “Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika ada pihak yang menjual pengaruh, menjanjikan akses, atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu untuk memperoleh keuntungan, maka itu merupakan bentuk penyesatan yang harus ditindak tegas,” ujarnya. Ahmad juga menyoroti pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur. “Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut. Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini,” katanya. Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. “Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Kita tidak ingin daerah ini dikenal karena praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan program pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya. Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas. “Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ada ruang yang memungkinkan oknum tertentu menjual harapan kepada masyarakat dengan iming-iming akses terhadap program pemerintah. Semua proses harus transparan, memiliki mekanisme yang jelas, dan dapat diawasi oleh publik,” katanya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi tertentu dan menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, maupun akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang. “Masyarakat harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pengajuan, verifikasi, maupun pelaksanaan program pemerintah sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya. Ahmad menegaskan bahwa yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. “Kami mendukung langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun yang dibutuhkan publik adalah keberanian untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan yang terlibat, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, dan pastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Lombok Timur maupun daerah lain,” pungkasnya. Dugaan Penipuan Rp950 Juta per Titik Sebelumnya, Badan Gizi Nasional bersama Polres Lombok Timur tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus tersebut, satu titik lokasi dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyebut kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus yang digunakan yakni mengaku memiliki relasi dengan pejabat atau orang dalam BGN serta menunjukkan bukti kedekatan untuk meyakinkan korban. Polres Lombok Timur menerima laporan masyarakat sejak 16 Februari 2026 dan meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim akan segera beroperasi. Kasus serupa sebelumnya juga terungkap di Batam dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelusuran, BGN mengindikasikan adanya praktik yang dilakukan secara terorganisir. Dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan tertentu saat ini masih didalami bersama aparat penegak hukum guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat.

Berita02/06/2026

LOMBOK TIMUR – Sekretaris…

BAZNAS Loteng Himpun Kurban Rp330 Juta, TGH Lalu Mala Syar’i: Ini Bukti Kepedulian Masyarakat Terus Tumbuh

Berita02/06/2026

Lombok Tengah |…