LOMBOK TENGAH | LOMBOK FOKUS – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyatakan siap menindaklanjuti kebijakan pemerintah pusat terkait rencana pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.
Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari pemerintah pusat sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Tengah, H. Lalu Firman Wijaya, mengatakan pemerintah daerah pada prinsipnya siap melaksanakan kebijakan tersebut. Hanya saja, hingga saat ini pihaknya masih menunggu regulasi resmi yang mengatur mekanisme pelaksanaannya.
“Yang kita ingin pastikan itu petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Karena itu nanti yang menjadi dasar pemerintah daerah untuk melakukan pengangkatan ataupun perubahan status dari PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ungkapnya, senin, (09/11).
Menurutnya, informasi mengenai kebijakan tersebut sejauh ini baru disampaikan pemerintah pusat secara lisan. Karena itu, pemerintah daerah belum bisa mengambil langkah lebih jauh sebelum aturan resminya diterbitkan.
Hal serupa juga berlaku terhadap rencana penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2026. Pemkab Lombok Tengah masih menunggu kejelasan petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
Firman menjelaskan, pemerintah daerah sebelumnya telah mengajukan usulan formasi CPNS. Namun, pihaknya masih perlu memastikan apakah usulan yang telah disampaikan pada tahun sebelumnya akan menjadi bagian dari kebijakan terbaru atau justru harus dilakukan pengusulan kembali.
“Kalau berbeda, tentu kita akan memasukkan usulan baru. Tapi kalau ada perintah untuk mengusulkan kembali, ya kita akan mengusulkan,” jelasnya.
Terkait kebutuhan aparatur sipil negara (ASN), Firman menyebutkan jumlah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah saat ini mencapai sekitar 16 ribu orang.
Dari jumlah tersebut, sekitar 9 ribu merupakan PPPK, baik yang berstatus paruh waktu maupun penuh waktu. Sementara sekitar 6 ribu lainnya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Meski jumlah ASN cukup besar, menurutnya masih terdapat sejumlah formasi yang perlu dipenuhi untuk menunjang pelayanan kepada masyarakat.
Namun, Pemkab Lombok Tengah akan lebih selektif dalam mengusulkan kebutuhan pegawai. Formasi yang diusulkan nantinya diprioritaskan pada jabatan yang benar-benar dibutuhkan dan bersifat mendesak.
Beberapa kebutuhan tenaga yang menjadi perhatian di antaranya dokter, psikolog klinis, tenaga analis hukum serta sejumlah tenaga teknis lainnya.
“Sepanjang formasi itu sangat dibutuhkan dan mendesak, itu yang kita usulkan. Tetapi kalau masih bisa ditunda atau pekerjaannya masih bisa dilaksanakan oleh formasi yang lain, maka tidak kita usulkan,” tegasnya.
Pemkab Lombok Tengah berharap pemerintah pusat segera menerbitkan petunjuk teknis dan regulasi yang jelas agar pemerintah daerah memiliki kepastian dalam menindaklanjuti kebijakan penataan ASN, termasuk perubahan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu serta rencana rekrutmen CPNS.
