Oleh: Agus Dedi Putrawan
Dosen Politik dan Pemerintahan Desa UIN Mataram
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) bukan sekadar kompetisi untuk memperebutkan jabatan kepala desa. Di balik proses politik tersebut, ada sesuatu yang jauh lebih penting untuk dijaga, yakni persaudaraan, keharmonisan sosial, dan masa depan kehidupan masyarakat desa.
Dalam setiap kontestasi Pilkades, kemenangan tentu menjadi harapan setiap calon. Berbagai upaya dilakukan untuk memperoleh dukungan masyarakat. Silaturahmi diperkuat, komunikasi dibangun, jaringan keluarga dirawat, dan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat diupayakan. Namun, ada satu hal yang terkadang luput dipersiapkan oleh para calon, yaitu kesiapan menerima kekalahan.
Padahal, dalam demokrasi, menang dan kalah merupakan dua kemungkinan yang tidak dapat dipisahkan.
Politik bukan ruang untuk memaksakan kehendak pribadi kepada masyarakat. Setiap calon kepala desa harus menyadari bahwa keputusan akhir berada di tangan pemilih. Masyarakat memiliki hak untuk memilih siapa pun, termasuk tidak memilih calon tertentu.
Dalam tulisan saya sebelumnya di Center of Eastern Indonesian Studies (CEIS), saya mengingatkan bahwa kesiapan menjadi calon kepala desa tidak cukup hanya dengan mental untuk menang. Setiap calon juga harus memiliki kesiapan mental untuk kalah. Sebab, mencalonkan diri bukan berarti sedang menuntut masyarakat agar memilih kita, melainkan menawarkan diri untuk memperoleh kepercayaan masyarakat.
Karena itu, “Tidak boleh ada dendam di arena demokrasi.”
Kalimat ini bukan sekadar pesan moral, melainkan prinsip penting dalam menjaga kualitas demokrasi desa. Kekalahan tidak seharusnya melahirkan kebencian, permusuhan, apalagi tindakan yang merusak hubungan sosial masyarakat.
Membaca Politik Desa Lebih dari Sekadar Kekerabatan
Salah satu hal menarik dalam dinamika Pilkades adalah kuatnya hubungan kekerabatan dan jaringan sosial. Di banyak desa, keluarga, tetangga, tokoh masyarakat, kelompok pemuda, kelompok keagamaan, hingga jaringan pertemanan memiliki peran dalam membentuk dinamika dukungan politik.
Namun, politik desa tidak sesederhana menghitung berapa banyak keluarga yang dimiliki atau berapa luas jaringan pertemanan yang dibangun.
Dalam perspektif politik dan pemerintahan desa, terdapat faktor yang lebih mendasar, yaitu modal sosial. Modal sosial mencakup kepercayaan, reputasi, hubungan timbal balik, norma, dan jaringan sosial yang memungkinkan seseorang diterima, didengar, serta dipercaya oleh masyarakat.
Dengan demikian, seseorang mungkin memiliki keluarga besar dan jaringan pertemanan yang luas, tetapi hal tersebut tidak otomatis menjamin kepercayaan politik masyarakat.
Kepercayaan tidak dapat dibangun secara instan hanya menjelang pemungutan suara. Ia tumbuh melalui interaksi sosial, kepedulian, konsistensi, dan kehadiran nyata dalam kehidupan masyarakat.
Selain itu, dinamika politik desa juga tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-ekonomi warga. Kemiskinan, kebutuhan hidup, akses terhadap sumber daya, dan ketergantungan sosial merupakan bagian dari realitas yang ikut membentuk hubungan politik di tingkat desa.
Oleh sebab itu, para calon kepala desa perlu memahami masyarakat secara lebih utuh. Warga bukan sekadar angka dalam perhitungan suara, melainkan manusia yang memiliki persoalan, kepentingan, harapan, dan pilihan masing-masing.
Jabatan Kepala Desa Sementara, Hubungan Sosial Jauh Lebih Lama
Ada satu hal yang perlu direnungkan oleh setiap calon kepala desa, baik yang memperoleh kemenangan maupun yang belum mendapatkan kepercayaan mayoritas masyarakat.
Setelah pemungutan suara selesai, kehidupan sosial tidak ikut berhenti. Mereka yang sebelumnya menjadi lawan politik akan kembali menjadi tetangga. Orang-orang yang berbeda pilihan akan tetap bertemu dalam kegiatan keagamaan, acara keluarga, gotong royong, dan berbagai aktivitas sosial lainnya.
Di sinilah sesungguhnya kedewasaan demokrasi diuji.
Jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat hubungan keluarga menjadi renggang. Jangan sampai persaingan antarkandidat melahirkan kelompok-kelompok masyarakat yang saling bermusuhan. Jangan pula kemenangan membuat seseorang merasa lebih tinggi daripada warga lainnya.
Bagi calon yang menang, kemenangan seharusnya menjadi amanah untuk merangkul seluruh masyarakat, termasuk mereka yang tidak memberikan dukungan. Kepala desa bukan hanya pemimpin bagi kelompok pendukungnya, melainkan pemimpin bagi seluruh warga desa.
Sementara bagi calon yang kalah, menerima hasil pemilihan dengan lapang dada merupakan bagian dari tanggung jawab demokratis. Kekalahan bukan penghinaan terhadap harga diri seseorang. Ia dapat menjadi bahan refleksi untuk memahami sejauh mana kepercayaan masyarakat telah dibangun selama ini.
Demokrasi tidak hanya berbicara tentang siapa yang memperoleh suara terbanyak. Demokrasi juga berbicara tentang bagaimana setiap orang menghormati pilihan orang lain dan menerima hasil kompetisi tanpa merusak tatanan kehidupan bersama.
Jangan Biarkan Pilkades Merusak Masa Depan Desa
Pilkades seharusnya menjadi momentum memperkuat partisipasi masyarakat dan melahirkan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Bukan justru menjadi awal perpecahan sosial yang membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.
Desa memiliki modal sosial yang sangat berharga, mulai dari tradisi gotong royong, solidaritas keluarga, hubungan antarwarga, hingga nilai-nilai kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Semua itu jangan sampai rusak hanya karena perbedaan pilihan dalam sebuah kontestasi politik.
Kita perlu mengembalikan kesadaran bahwa jabatan kepala desa memiliki masa jabatan dan batas waktu, sedangkan hubungan persaudaraan antarmasyarakat harus dijaga sepanjang kehidupan.
Karena itu, siapa pun yang maju dalam Pilkades harus memiliki komitmen yang sama: berkompetisi secara bermartabat, menghormati pilihan masyarakat, dan menerima hasil pemilihan dengan kedewasaan.
Ada sebuah pesan sederhana yang penting untuk terus diingat:
“Demokrasi selesai di bilik suara. Persaudaraan tidak.”
Kalimat tersebut menjadi pengingat bahwa kompetisi politik memiliki batas, tetapi tanggung jawab sosial tidak pernah berakhir.
Menanglah tanpa merendahkan. Kalah tanpa menyimpan dendam. Sebab, tujuan akhir dari demokrasi desa bukan semata-mata melahirkan seorang kepala desa, melainkan memastikan kehidupan masyarakat tetap berjalan dalam suasana aman, rukun, dan saling menghormati.
Pada akhirnya, desa tidak hanya membutuhkan seorang pemenang Pilkades. Desa membutuhkan masyarakat yang tetap bersaudara setelah Pilkades selesai.
Jangan sampai kita berhasil memenangkan kontestasi, tetapi kehilangan persaudaraan.
Agus Dedi Putrawan, Menang atau Kalah, Tetap Bermartabat: Catatan untuk Para Calon Kepala Desa, CEIS Indonesia, 3 Oktober 2026.
Artikel asli di CEIS Indonesia.
