Oleh : Ardiansyah Direktur NasPol NTB
Naiknya Dr. Lalu Muhamad Iqbal ke kursi Gubernur NTB digadang-gadang membawa perubahan. Publik menggantung harapan tinggi pada sosok gubernur berlatar birokrat diplomat tersebut.
Tulisan ini tidak hendak menagih janji sebab terlalu dini kita menagih janji kepada pemimpin yang baru dilantik kurang dari 365 hari. Tulisan ini berniat untuk mengingatkan gubernur Iqbal tentang tiga perkara strategis yang mendesak untuk beliau tuntaskan dengan seksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya.
Pertama, menuntaskan skandal DAK pendidikan. Benar memang skandal itu terjadi pada rezim sebelum gubernur Iqbal, tetapi kuat kesan yang publik tangkap tak ada kebijakan yang konkrit dari gubernur Iqbal untuk menuntaskannya.
Dinas Pendidikan NTB seperti mati suri. Tidak membantu penyelesaian masalah yang dihadapi di lapangan. Pejabat pembuat komitmen atau PPK yang ditunjuk oleh dinas untuk proyek DAK 2024 lenyap tak ada kabar. Sekolah-sekolah seperti kehilangan induk untuk melaporkan mangkraknya pembangunan gedung sekolah mereka sejak tahun lalu.
Gubernur Iqbal punya tanggung jawab moral dan politik menuntaskan proyek DAK 2024 yang mangkrak. Bahwa proyek tersebut berpotensi besar menjadi masalah hukum itu
bukan alasan bagi gubernur Iqbal untuk mengabaikan penyelesaian pembangunan fisiknya. Bahkan itu semestinya menjadi alasan utama untuk mempercepat penyelesaiannya.
Gubernur Iqbal juga harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan DAK pendidikan 2025 ini. Harus dipastikan pengelolaannya harus bersih, tepat sasaran dan jauh dari hiruk pikuk. Jangan becek dan kotor seperti tahun-tahun sebelumnya.
Belajar dari carut-marut pengelolaan DAK pendidikan 2023 dan ,2024, gubernur Iqbal harus menyadari bahwa penyebab utama salah kelola itu adalah keserakahan orang dekat kekuasaan. Jadi gubernur Iqbal harus memastikan ring satunya walaupun mengatur itu niatnya untuk memastikan semuanya berjalan baik.
Walaupun belum terdengar santer, sebagian publik mulai mencium bau busuk dari ring 1 gubernur Iqbal pada sejumlah proyek bernilai besar. Kerabat dekat beliau disebut-sebut sebagai pengatur dari banyak tender.
Sekali lagi, meskipun masalah DAK pendidikan itu warisan dari gubernur sebelumnya, gubernur Iqbal tidak bisa cuci tangan. Ini bukan tentang siapa yang memulai, tapi siapa yang berani dan bisa menyelesaikan masalah.
Rakyat butuh pemimpin solutif bukan pemimpin yang yang berulang kali curhat tentang keadaan yang tidak ideal yang dihadapinya.
Curhat memang manusiawi.Tetapi mencari jalan keluar lebih utama bagi seorang pemimpin. Gubernur Iqbal punya kapasitas untuk mencari jalan keluar. Kapasitas itu harus ia pergunakan sebaik-baiknya dan secepat-cepatnya. Wallahu alam biswahab.
(Bersambung)
