MATARAM – Direktur Nasional Politik (NasPol) NTB, Ardiansyah, mengecam keras lonjakan harga tiket pesawat rute Denpasar–Lombok yang menembus angka Rp1,2 juta, jauh di atas Tarif Batas Atas (TBA) yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 106 Tahun 2019, yakni sebesar Rp 435.000 untuk rute jarak pendek kelas ekonomi.
“Ini adalah bentuk pemalakan yang dilegalkan oleh pembiaran institusi. Wings Air jelas melanggar aturan, dan lebih parahnya lagi, tidak ada suara dari pemerintah provinsi maupun otoritas bandara yang melindungi kepentingan rakyat NTB,” tegas Ardiansyah di Mataram, Kamis (8/8).
Maskapai Tak Tersentuh, Pemerintah Daerah Bungkam
NasPol NTB menyoroti dominasi maskapai Wings Air dalam rute pendek strategis ini tanpa pengawasan efektif. Ketiadaan kompetitor dan lemahnya pengawasan menyebabkan maskapai menaikkan tarif semaunya. Hal ini merugikan tidak hanya mobilitas masyarakat NTB, tapi juga pelaku UMKM dan pariwisata lokal.
Menurut Ardiansyah, Pemerintah Provinsi NTB seharusnya turun tangan aktif melindungi warga dan memanggil maskapai untuk klarifikasi, bukan justru sibuk membuat wacana bombastis seperti menjadikan Bandara Internasional Lombok sebagai hub nasional.
“Selesaikan dulu rute dasar dan harga logis bagi rakyat. Baru bicara hub nasional,” ucapnya.
Bandara Internasional Lombok (AP I) ikut disorot karena membiarkan rute-rute pendek dijual di luar batas logika dan regulasi. Dalam posisinya sebagai penyedia infrastruktur dan mitra operasional maskapai, pengelola bandara dinilai gagal menjadi bagian dari pengendalian harga dan pengawasan layanan.
“Bandara jangan hanya jadi terminal pasif. Publik butuh pengelola bandara yang proaktif menjaga kepatuhan maskapai,” tambah Ardiansyah.
Desakan Evaluasi Izin & Perluas Kompetisi NasPol NTB menuntut :
1. Evaluasi izin rute Wings Air dan audit terhadap harga tiket yang melebihi batas atas.
2. Dibukanya rute alternatif oleh maskapai lain agar terjadi kompetisi sehat dan adil.
3. Keberanian Pemerintah Provinsi NTB untuk bersikap, bersuara, dan menekan regulator pusat serta maskapai.
“Rakyat NTB bukan pasar bodoh. Ini waktunya bicara tegas,” pungkas Ardiansyah.
