Ikuti Kami di Google News
Dapatkan berita terbaru, tercepat, dan terpercaya dari Lombok Fokus langsung melalui Google News.
Mataram – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Nusa Tenggara Barat (PW GP Ansor NTB) bersama Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (UNU NTB) resmi menjalin kerja sama melalui penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) sebagai langkah strategis dalam memperkuat pendidikan hukum, pemberdayaan masyarakat, serta memperluas akses keadilan hingga ke tingkat desa.
Penandatanganan MoU berlangsung di Kampus Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Jalan Pendidikan Nomor 6, Kota Mataram. Kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Ketua LBH PW GP Ansor NTB, Abdul Majid, SH, dan Dekan Fakultas Hukum UNU NTB, Dr. Habibul Umam Taqiudin, SH., MH.
Ketua LBH PW GP Ansor NTB, Abdul Majid, mengatakan kolaborasi ini merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia di bidang hukum yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu memberikan pendampingan hukum kepada masyarakat secara nyata.
Menurutnya, salah satu program prioritas yang akan dijalankan adalah Gerakan Satu Desa Satu Paralegal di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
“Ke depan, kami menargetkan lahirnya satu desa satu paralegal di seluruh wilayah NTB. Kehadiran paralegal di desa sangat penting agar masyarakat memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi, konsultasi, dan pendampingan hukum. Kami ingin kehadiran LBH Ansor NTB benar-benar dirasakan manfaatnya di tengah masyarakat,” ujar Abdul Majid.
Ia menjelaskan, keberadaan paralegal di setiap desa diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan edukasi hukum, membantu penyelesaian persoalan hukum secara preventif, serta menjembatani masyarakat dalam memperoleh akses terhadap bantuan hukum.
Selain itu, kerja sama dengan Fakultas Hukum UNU NTB akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman praktik melalui pendidikan paralegal, konsultasi hukum, hingga pendampingan masyarakat secara langsung.
Sementara itu, Dekan Fakultas Hukum UNU NTB, Dr. Habibul Umam Taqiudin, menyampaikan apresiasi atas terjalinnya sinergi tersebut. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi sarana bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan ilmu hukum sekaligus memperkuat pengabdian kepada masyarakat.
“Kerja sama ini menjadi jembatan bagi mahasiswa untuk belajar langsung dari persoalan hukum yang dihadapi masyarakat. Kami ingin melahirkan lulusan hukum yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki keberpihakan terhadap keadilan dan pengabdian kepada masyarakat,” katanya.
Ruang Lingkup Kerja Sama
Melalui MoU tersebut, kedua lembaga menyepakati sejumlah program strategis, antara lain:
- Pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kesadaran dan literasi hukum.
- Pelaksanaan Pendidikan Paralegal bagi mahasiswa dan masyarakat.
- Penyediaan layanan konsultasi hukum serta pendampingan bagi pencari keadilan.
- Pelaksanaan berbagai program kolaboratif yang mendukung peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.
Perkuat Pendidikan Hukum Berbasis Praktik
Kerja sama ini juga menjadi bagian dari komitmen Fakultas Hukum UNU NTB dalam menghadirkan pendidikan hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.
Beberapa keunggulan Fakultas Hukum UNU NTB meliputi:
- Kurikulum yang mengintegrasikan teori dan praktik hukum.
- Kesempatan mengikuti Pendidikan Paralegal.
- Program magang bersama lembaga hukum dan organisasi profesi.
- Dosen yang berasal dari kalangan akademisi dan praktisi hukum.
- Kesempatan mengikuti program pengabdian masyarakat berbasis desa.
- Jaringan kemitraan luas yang membuka peluang karier sebagai advokat, hakim, jaksa, notaris, mediator, konsultan hukum, hingga akademisi.
Melalui sinergi ini, LBH Ansor NTB dan Fakultas Hukum UNU NTB berharap mampu melahirkan generasi penegak hukum yang profesional, berintegritas, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap keadilan sosial. Program Satu Desa Satu Paralegal diharapkan menjadi tonggak penting dalam memperluas akses bantuan hukum dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat hingga ke pelosok desa di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
