LOMBOK FOKUS — Kantor Gubernur NTB siang tadi diselimuti kain kapan raksasa. Bukan untuk prosesi adat, melainkan simbol “kematian nurani anggaran” oleh Pemuda Mahasiswa Sasak Samawa Mbojo yang menggelar aksi bentang spanduk menolak proyek sewa mobil listrik senilai Rp 14 Miliar dalam APBD NTB 2025.
Aksi yang berlangsung pada Rabu, 3 Desember 2025, itu mencuri perhatian publik. Ratusan meter kain putih dibentangkan tepat di depan kantor gubernur sebagai penegasan bahwa kebijakan sewa kendaraan listrik tersebut dianggap sebagai pemborosan yang “mengubur kepentingan rakyat”.
Koordinator aksi, Saidin, menilai narasi efisiensi yang digaungkan Pemprov NTB tidak masuk akal dan justru menyesatkan.
“14 M beli jadi aset, sewa jadi abu,”
demikian tulisan mencolok di spanduk utama yang dibentangkan massa.
Dalam orasinya, Saidin menyebut bahwa skema sewa membuat uang rakyat Rp 14 Miliar “hangus tanpa jejak”.
“Jika membeli, daerah punya aset. Kalau sewa, uang Rp 14 Miliar itu terbakar begitu saja memperkaya vendor, sementara Pemprov tidak punya apa-apa setelah kontrak habis. Ini logika anggaran yang cacat,” tegasnya.
Ia menyebut langkah Pemprov sebagai bentuk kemalasan birokrasi dalam mengelola aset, alih-alih memperbaiki manajemen kendaraan dinas yang sudah semrawut.
Aksi tersebut juga menyoroti moralitas kebijakan, terutama di tengah kondisi masyarakat NTB yang masih bergelut dengan berbagai persoalan dasar.
Fidar Khairul Diaz, selaku koordinator umum aksi, menegaskan bahwa kebijakan ini menunjukkan kurangnya empati pemerintah daerah.
“Di saat rakyat di Bima, Dompu, Sumbawa, dan Lombok masih teriak soal irigasi, jalan rusak, sekolah reyot, pejabatnya malah sibuk ingin wara-wiri pakai mobil listrik sewaan. Ini melukai hati rakyat,” ujarnya.
Ia menilai alasan lingkungan yang dijadikan pembenar hanya sebatas gimik, sebab pasokan listrik NTB masih bertumpu pada PLTU batubara.
Dalam pernyataan sikapnya, Aliansi Pemuda Mahasiswa Sasak Samawa Mbojo mengajukan tiga tuntutan utama:
- Membatalkan rencana sewa mobil listrik Rp 14 Miliar dan mencoret anggarannya dari APBD.
- Mengalihkan anggaran ke sektor produktif yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat: pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur pertanian.
- Menggelar audit total terhadap tata kelola aset kendaraan dinas dan biaya pemeliharaannya.
Massa juga memperingatkan bahwa aksi ini bukan yang terakhir.
“Kami akan kembali dengan jumlah yang lebih besar bila anggaran ini tetap dipaksakan. Jangan main-main dengan uang rakyat. Kami akan kawal APBD sampai rupiah terakhir,” tutup Saidin.
Aksi kain kapan di depan Kantor Gubernur NTB hari ini menjadi sinyal kuat bahwa publik sedang mengawasi kebijakan anggaran secara ketat. Pemerintah pun dituntut memberi penjelasan terbuka: apakah proyek ini benar-benar untuk efisiensi atau justru menjadi catatan baru pemborosan uang rakyat.
