Lombok Tengah | Lombok Fokus – Ratusan guru honorer di Kabupaten Lombok Tengah menggelar aksi unjuk rasa dengan mengepung Kantor Bupati Lombok Tengah, Rabu (7/1/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes atas ancaman pemutusan kontrak atau dirumahkannya ratusan guru honorer non database.
Dalam aksi itu, massa membawa sejumlah spanduk bernada tuntutan, mendesak pemerintah daerah agar memberikan kejelasan status serta mempertahankan mereka untuk tetap mengajar di sekolah masing-masing.
Salah satu perwakilan massa aksi, Wildan, menegaskan bahwa kedatangan ratusan guru honorer ini bertujuan meminta kebijakan konkret dari Bupati Lombok Tengah agar tidak merumahkan para guru yang telah lama mengabdi.
“Saat ini ada 715 guru honorer non database yang terancam dirumahkan. Kami sudah mengabdi bertahun-tahun dengan gaji yang sangat minim. Sekarang justru kami terancam kehilangan pekerjaan,” tegas Wildan di hadapan massa.
Ia menilai kebijakan tersebut sangat tidak adil, mengingat peran guru honorer selama ini sangat vital dalam menunjang proses belajar mengajar di sekolah-sekolah, khususnya di daerah.
Aksi ratusan honorer tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Lombok Tengah, Nursiah, yang menemui massa di halaman Kantor Bupati. Nursiah menyampaikan apresiasi atas penyampaian aspirasi yang dilakukan secara terbuka dan tertib.
Namun, H. M Nursiah menegaskan bahwa pemutusan kontrak guru honorer non database bukan merupakan kebijakan Pemerintah Daerah Lombok Tengah, melainkan kebijakan dari Pemerintah Pusat.
“Kami di daerah tidak memiliki kewenangan penuh. Ini bukan kebijakan daerah, melainkan kebijakan pemerintah pusat. Kami hanya menjalankan perintah,” jelasnya.
Meski demikian, Nursiah memastikan aspirasi para guru honorer akan ditampung dan disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Aspirasi ini akan kami sampaikan ke pemerintah pusat, melalui gubernur, dan ditembuskan ke Kementerian PAN-RB,” tambahnya.
Dalam aksi tersebut, massa secara tegas menyampaikan tuntutan agar tidak ada satu pun guru honorer yang dirumahkan dan meminta pemerintah mencarikan solusi yang berpihak pada nasib tenaga pendidik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada solusi konkret dan memuaskan yang diberikan Pemerintah Daerah Lombok Tengah terkait nasib ratusan guru honorer non database tersebut.
