Mataram, – Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Nusa Tenggara Barat (NTB), Al Mukmin Betika, menegaskan bahwa organisasinya tidak akan terseret dalam pusaran isu politik elit, termasuk dugaan keberadaan “uang siluman” di DPRD NTB. Hal ini ditegaskan Mukmin saat menghadiri Mimbar Rakyat yang digelar oleh Cipayung Plus NTB, Selasa (9/9), di Mataram.
“Yang ingin saya tegaskan, Cipayung Plus tidak akan terlibat dalam persoalan elit. Kami akan terlibat dalam perkara-perkara yang bersentuhan langsung dengan rakyat,” ujar Mukmin dalam forum terbuka yang turut dihadiri oleh Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal.
Mukmin menambahkan, GMNI dan seluruh organisasi kemahasiswaan yang tergabung dalam Cipayung Plus akan terus fokus pada persoalan-persoalan nyata yang dihadapi masyarakat, dan bukan pada dinamika politik yang tidak relevan dengan agenda perjuangan rakyat.
Pernyataan tersebut disambut baik oleh banyak pihak yang mengapresiasi sikap independen dan kritis mahasiswa. GMNI dinilai tetap konsisten berada di barisan masyarakat, bukan dalam arus kekuasaan.
Cipayung Plus Serahkan 9 Tuntutan Rakyat kepada Gubernur NTB
Dalam forum yang sama, puluhan aktivis dari organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan (OKP) yang tergabung dalam Cipayung Plus NTB menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah Provinsi NTB dan pemerintah pusat. Tuntutan tersebut merupakan respons atas kondisi demokrasi, keadilan sosial, dan tata kelola pemerintahan yang dinilai belum mencerminkan semangat reformasi.
Koordinator Cipayung Plus NTB, Caca Handika, menegaskan bahwa sembilan tuntutan tersebut merupakan representasi keresahan publik yang mendalam.
“Demokrasi tanpa kebebasan sipil hanyalah proseduralisme semu. Kami hadir untuk mengingatkan pemerintah agar kembali pada amanat konstitusi dan cita-cita reformasi,” ujar Caca.
Berikut adalah sembilan tuntutan Cipayung Plus NTB:
- Bebaskan seluruh rakyat dan aktivis yang ditahan dalam aksi demonstrasi 28 Agustus–3 September 2025, karena penahanan dinilai melanggar hak konstitusional kebebasan berekspresi.
- Reformasi kelembagaan DPR melalui transparansi legislasi dan partisipasi publik.
- Reformasi Polri secara struktural dan kultural berbasis prinsip democratic policing.
- Percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset untuk mendukung pemberantasan korupsi.
- Peninjauan Perda No. 07 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan DPRD NTB yang dianggap hanya menguntungkan elite.
- Percepatan pembangunan rakyat-sentris yang fokus pada SDM, pemberantasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan.
- Penguatan birokrasi akuntabel sesuai amanat UU No. 5/2014 tentang ASN.
- Penegakan hukum yang adil dan transparan, tanpa mafia hukum dan intervensi politik.
- Hentikan kriminalisasi dan represi terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil.
Kesembilan poin tersebut secara simbolis diserahkan langsung kepada Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal, sebagai bentuk aspirasi terbuka dari generasi muda NTB.
Cipayung Plus NTB menyatakan akan terus mengawal realisasi tuntutan tersebut melalui jalur advokasi maupun aksi sosial, guna memastikan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi dan keadilan.
