Lombok Tengah | Lombok fokus – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) mendorong percepatan layanan pendidikan inklusif berbasis data. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Diskusi Terpumpun Menghadirkan Layanan Pendidikan Inklusif Tahun 2026 yang digelar di Ballroom Kantor Bupati, Selasa (24/2).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis daerah dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih terarah, setelah hasil cut off Pendataan Profil Belajar Siswa (PBS) serta verifikasi–validasi asesmen lanjutan rampung dilakukan melalui jejaring Puskesmas di bawah koordinasi Dinas Kesehatan.
Kepala Bapperida Lombok Tengah, H. Lalu Wiranata, mengungkapkan bahwa dari total 9.934 peserta didik yang terdata, sebanyak 5.317 siswa teridentifikasi memiliki hambatan fungsional belajar dengan tingkat yang beragam.
“Sebanyak 540 siswa masuk kategori berat, 2.818 kategori sedang, dan 1.959 kategori ringan. Data ini menjadi dasar penting dalam menyusun perencanaan layanan pendidikan yang lebih sistematis dan tepat sasaran,” jelasnya.
Menurutnya, temuan tersebut berkorelasi langsung dengan capaian mutu layanan pendidikan daerah, mulai dari pembentukan karakter, peningkatan literasi dan numerasi, hingga penanganan angka anak tidak sekolah (ATS) yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Ia menegaskan, data PBS yang telah divalidasi Dinas Kesehatan kini menjadi salah satu basis data strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, khususnya sektor pendidikan.
Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Tengah, H. M Nursiah, menegaskan bahwa angka 5.317 siswa dengan hambatan fungsional belajar harus menjadi alarm sekaligus dorongan kuat bagi pemerintah daerah untuk bergerak cepat dan terintegrasi.
“Pendidikan inklusif tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Harus ada kolaborasi lintas perangkat daerah pendidikan, kesehatan, sosial, hingga pemerintah desa serta dukungan dunia usaha, organisasi penyandang disabilitas, dan seluruh elemen masyarakat,” tegasnya.
Ia juga mengapresiasi dukungan mitra pembangunan, termasuk Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) dan Program INOVASI, yang selama ini mendampingi Lombok Tengah dalam penguatan pendekatan pembangunan berbasis data serta peningkatan kapasitas satuan pendidikan.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diarahkan pada pemenuhan lima aspek akomodasi layak di sekolah, yakni akses fisik dan lingkungan yang ramah, pembelajaran adaptif, penyediaan alat bantu dan teknologi asistif, dukungan sosial emosional, serta tata kelola sekolah yang akuntabel dan tangguh.
“Forum ini bukan sekadar diskusi, tetapi momentum percepatan. Setiap komitmen harus jelas: untuk siapa, kapan dilaksanakan, dan bagaimana mekanisme pemantauan berkelanjutannya,” ujarnya.
Pemkab Lombok Tengah berharap hasil diskusi ini segera ditindaklanjuti dalam rencana aksi konkret, sehingga manfaat layanan pendidikan inklusif dapat langsung dirasakan oleh anak-anak.
“Kita ingin memastikan tidak ada satu pun anak Lombok Tengah yang tertinggal dalam memperoleh hak pendidikan yang bermutu,” tutupnya.
