LOMBOK TIMUR – Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Lombok Timur meminta Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, khususnya Dinas Sosial, lebih berhati-hati dalam menangani persoalan Data Desil kesejahteraan masyarakat.
Persoalan tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat karena masih ditemukan data DESIL yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi warga di lapangan.
Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda Ansor Lombok Timur mempertanyakan pihak yang sebenarnya memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penentuan serta pemutakhiran data DESIL masyarakat.
Hal itu disampaikan Muhammad Solihin, Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Lombok Timur. Menurutnya, Ansor banyak menerima keluhan masyarakat yang mempertanyakan status DESIL mereka karena dinilai tidak mencerminkan kondisi kehidupan yang sebenarnya.
”Kami mewakili suara masyarakat. Banyak masyarakat yang mengeluh ke pemerintah desa terkait DESIL mereka yang tidak sesuai dengan fakta dan kondisi yang mereka rasakan,” ujar Muhammad Solihin.
Ia menilai, pemerintah daerah perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai mekanisme penentuan DESIL, termasuk siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap proses pendataan, verifikasi, pemutakhiran hingga penetapan data tersebut.
Solihin menekankan agar persoalan DESIL tidak dibiarkan berlarut-larut. Menurutnya, carut-marut data tersebut tidak hanya berdampak terhadap masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah.
”Carut-marutnya masalah DESIL ini bukti tidak transparannya pemerintah terhadap data kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyayangkan apabila terjadi saling lempar tanggung jawab antara pemerintah daerah dan pemerintah desa ketika masyarakat mempertanyakan status DESIL mereka.
”Bagaimana mungkin Pemda saling tuduh dengan Pemdes terhadap DESIL? Kenapa tidak ada satu instansi atau OPD yang mau menjelaskan bagaimana mekanisme dari penentuan DESIL itu sendiri,” ujarnya.
Menurut Solihin, pemerintah semestinya hadir memberikan kepastian kepada masyarakat, bukan justru membuat persoalan semakin membingungkan. Kejelasan mengenai sumber data, mekanisme penentuan, kewenangan masing-masing pihak, serta prosedur pengaduan dan perbaikan data dinilai penting agar masyarakat mendapatkan hak informasi yang jelas.
”Selain masyarakat yang jadi korban, kami juga malu melihat pejabat-pejabat ini saling tuduh hanya karena tidak bisa mengatur DESIL,” pungkas Muhammad Solihin.
GP Ansor Lombok Timur berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Timur segera melakukan evaluasi dan membuka ruang penjelasan kepada masyarakat terkait persoalan DESIL.
