Lombok Timur – Penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lombok Timur menunjukkan peningkatan signifikan. Hingga 31 Agustus 2026, capaian penggunaan IKD telah mencapai 11,94 persen, meningkat tajam dibandingkan capaian pada akhir 2025 yang berada di kisaran 1,3 persen.
Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Lombok Timur, Parihin, saat ditemui di ruang kerjanya pada Rabu (2/9/2026).
Parihin menjelaskan, peningkatan tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan kinerja seluruh jajaran Dukcapil Lombok Timur, termasuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang tersebar di 21 kecamatan.
”Alhamdulillah, tentu pencapaian ini atas kerja keras semua teman-teman, tidak terkecuali yang ada di setiap UPTD kecamatan,” jelas Parihin.
Menurutnya, pada akhir 2025 capaian penggunaan IKD di Lombok Timur masih berada di angka sekitar 1 persen. Namun, dalam kurun waktu kurang dari satu tahun, angka tersebut berhasil meningkat menjadi 11,94 persen per 31 Agustus 2026.
”Di akhir 2025, pencapaian kita masuk di angka 1 persen sekian dan Alhamdulillah per 31 Agustus kemarin meningkat jadi 11,94 persen, dari target nasional 15 persen,” lanjutnya.
Parihin menjelaskan bahwa ia optimistis target nasional sebesar 15 persen tersebut dapat dicapai hingga akhir 2026. Terlebih, saat ini terdapat program Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang dilaksanakan Dinas Sosial Lombok Timur dan turut membuka ruang bagi percepatan aktivasi IKD masyarakat.
Ia menyebutkan, dari total 1.015.468 jiwa wajib KTP di Lombok Timur, capaian tersebut masih menyisakan sekitar 3,06 persen untuk memenuhi target 15 persen.
”Dari 1.015.468 jiwa wajib KTP, sisanya tinggal 3,06 persen yang belum, dan itu yang akan kami jemput ke masing-masing kecamatan hingga desa,” ujarnya.
Untuk mengejar target tersebut, Dukcapil Lombok Timur akan terus mengoptimalkan pelayanan hingga tingkat kecamatan dan desa. Dimana langkah jemput bola yang dilakukan Dukcapil dinilai penting untuk menjangkau masyarakat yang belum melakukan aktivasi IKD.
Peningkatan penggunaan IKD tersebut diharapkan dapat mempercepat transformasi pelayanan administrasi kependudukan sekaligus mendorong masyarakat memanfaatkan layanan kependudukan secara lebih mudah dan digital.
”Tentu manfaat IKD ini untuk mempermudah setiap penggunanya, baik transaksi maupun administrasi lainnya,” tutupnya.
