Ikuti Kami di Google News
Dapatkan berita terbaru, tercepat, dan terpercaya dari Lombok Fokus langsung melalui Google News.
Mataram, Lombok Fokus – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai melakukan survei lapangan untuk menilai kesiapan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai calon tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35. Kegiatan verifikasi berlangsung selama tiga hari, mulai 3 hingga 5 Juli 2026, dengan fokus pada kesiapan infrastruktur, fasilitas, serta dukungan daerah.
Tim survei yang diterjunkan PBNU terdiri dari unsur Rais, Katib, Ketua, Wakil Sekretaris Jenderal, hingga staf PBNU. Mereka melakukan peninjauan langsung ke sejumlah lokasi yang diusulkan oleh PWNU NTB sebagai tempat penyelenggaraan muktamar.
Anggota Tim Verifikasi dan Survei Lokasi Muktamar NU, Prof. KH. Asrorun Ni’am, mengatakan terdapat empat aspek utama yang menjadi indikator penilaian, yakni kesiapan sarana dan prasarana pondok pesantren, aksesibilitas menuju lokasi, kapasitas fasilitas pendukung, serta ketersediaan akomodasi dan transportasi.
“Empat kriteria itu yang menjadi dasar penilaian. Setelah itu dilakukan survei dan fact-finding untuk melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Prof. KH. Asrorun Ni’am saat dikonfirmasi di Sekretariat PWNU NTB, Sabtu (4/7/2026) malam.
Menurutnya, proses verifikasi dilakukan secara objektif dengan melibatkan berbagai unsur di lingkungan PBNU. Dari hasil pengajuan PWNU NTB, terdapat tiga pondok pesantren yang menjadi kandidat lokasi pelaksanaan Muktamar NU ke-35, yakni Pondok Pesantren Qomarul Huda Bagu, Pondok Pesantren Darul Falah, dan Pondok Pesantren Islahuddiny Kediri.
PBNU juga menekankan pentingnya kesesuaian antara proposal yang diajukan dengan kondisi nyata di lapangan. Selain kesiapan teknis, dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor pendukung yang diperhitungkan dalam proses penilaian.
“Sudah ada surat pernyataan kesiapan dan dukungan dari gubernur maupun para bupati dan wali kota. Namun yang paling penting sekarang adalah kondisi nyata di lapangan,” katanya.
Prof. Asrorun Ni’am menjelaskan bahwa waktu persiapan menuju pelaksanaan Muktamar yang dijadwalkan berlangsung pada 1–5 Agustus 2026 relatif singkat. Karena itu, lokasi yang dipilih harus memiliki infrastruktur yang telah siap digunakan tanpa memerlukan pembangunan maupun renovasi besar.
“Yang dibutuhkan bukan sekadar komitmen, tetapi infrastruktur yang benar-benar siap digunakan atau ready to use, tanpa harus melakukan pembangunan maupun perbaikan besar,” jelasnya.
PWNU NTB Optimistis
Ketua PWNU NTB, Prof. Masnun Tahir, menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim survei PBNU ke NTB. Menurutnya, proses verifikasi tersebut menjadi bukti bahwa NTB memiliki peluang besar untuk bersaing dengan daerah lain sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35.
Ia mengatakan, dukungan terhadap pencalonan NTB tidak hanya datang dari PWNU, tetapi juga dari Pemerintah Provinsi NTB serta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
“Kami ketika mengajukan surat ke PBNU juga melampirkan bukti bahwa Bapak Gubernur serta seluruh Bupati dan Wali Kota se-NTB siap mendukung dan menyukseskan pelaksanaan Muktamar ini,” ujar Masnun.
Pemprov NTB Siapkan Dukungan APBD
Pemerintah Provinsi NTB memastikan komitmennya untuk mendukung penuh apabila NTB ditetapkan sebagai tuan rumah Muktamar NU ke-35. Dukungan tersebut mencakup aspek pembiayaan hingga fasilitas penunjang pelaksanaan kegiatan.
Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Abul Chair, menegaskan pemerintah daerah telah menyiapkan langkah-langkah strategis, termasuk alokasi anggaran melalui APBD Perubahan apabila NTB resmi ditunjuk menjadi lokasi penyelenggaraan.
“InsyaAllah kita siap lahir batin, dan APBD juga akan kita siapkan pada perubahan anggaran apabila NTB ditetapkan sebagai tuan rumah,” tegas Abul Chair.
Pelaksanaan survei ini menjadi tahapan penting dalam proses penentuan lokasi Muktamar NU ke-35. Jika terpilih, NTB berpeluang menjadi pusat kegiatan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang diperkirakan akan dihadiri puluhan ribu peserta dari seluruh daerah.
