Lombok Tengah | Lombok Fokus – DPRD Kabupaten Lombok Tengah menyoroti aksi pemblokiran jalan dan penghentian aktivitas proyek di jalur pariwisata selatan yang dinilai berpotensi mengganggu iklim investasi sekaligus mencoreng citra destinasi wisata daerah.
Ketua Komisi I DPRD Lombok Tengah, Ahmad Syamsul Hadi, mengatakan pemerintah daerah saat ini tengah berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga mencapai Rp900 miliar. Menurut dia, target tersebut akan sulit tercapai apabila berbagai hambatan terhadap investasi masih terus terjadi.
“Sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang utama PAD melalui pajak hotel dan restoran. Karena itu, keamanan, kenyamanan, dan kepastian berusaha di kawasan wisata harus dijaga bersama,” katanya saat menyampaikan pandangan dalam kegiatan Refleksi Satu Tahun Masmirah di Praya.
Ia menyoroti dugaan praktik pungutan liar serta aksi pengadangan truk mixer yang melintas di jalur Penujak menuju Selong Belanak untuk mendukung pembangunan di kawasan pariwisata.
Menurut Ahmad, tindakan tersebut tidak hanya menghambat pelaksanaan proyek, tetapi juga dapat menurunkan tingkat kepercayaan investor untuk menanamkan modal di Lombok Tengah.
“Berhentilah kita ini main receh, menghadang-hadang jalan, kayak saya enggak mengerti aja itu,” ujarnya.
Ia menegaskan persoalan sosial, termasuk pengangguran, memang harus menjadi perhatian pemerintah. Namun, menurut dia, kondisi tersebut tidak boleh dijadikan alasan untuk melakukan tindakan yang menghambat investasi dan pembangunan.
Ahmad menilai aksi pemblokiran jalan maupun penghentian paksa aktivitas proyek merupakan bentuk premanisme yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu pertumbuhan sektor pariwisata yang menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Lombok Tengah, Lalu Firman Wijaya, mengatakan pemerintah daerah akan segera menggelar rapat bersama Satgas Tim Percepatan Pembangunan untuk membahas berbagai persoalan yang menghambat investasi, termasuk dugaan praktik premanisme di kawasan pariwisata.
Menurut Firman, terciptanya iklim investasi yang aman dan kondusif menjadi syarat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan penerimaan PAD.
Berdasarkan hasil pemetaan Satgas Tim Percepatan Investasi, terdapat tiga persoalan utama yang selama ini menjadi hambatan investasi di Lombok Tengah.
Pertama, persoalan perizinan yang masih memerlukan penyederhanaan agar proses investasi dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
Kedua, sengketa lahan yang meliputi persoalan jual beli tanah bermasalah, ketidaksesuaian luas lahan, hingga sertifikat tanah yang telah dijadikan agunan sehingga memicu konflik hukum.
Ketiga, munculnya tindakan yang dinilai mengarah pada praktik premanisme, seperti aksi blokade jalan maupun penghentian aktivitas proyek secara paksa. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap Lombok Tengah sebagai daerah tujuan investasi.
Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, lanjut Firman, berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menyelesaikan berbagai hambatan tersebut agar investasi tetap tumbuh, pembangunan kawasan pariwisata terus berjalan, dan target peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat tercapai.
