Lombok Timur – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur kembali melakukan penyegaran struktur birokrasi sebagai upaya mempercepat pencapaian target pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Wakil Bupati Lombok Timur, H. Moh. Edwin Hadiwijaya, secara resmi melantik dan mengambil sumpah jabatan 155 pejabat yang terdiri atas pejabat Eselon III (Administrator) dan Eselon IV (Pengawas), serta tiga kepala puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut berlangsung di Pendopo Bupati Lombok Timur, Jumat (16/10).
Usai pelantikan, Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mengajak seluruh pejabat untuk menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian kepada bangsa, negara, dan masyarakat.
Menurutnya, komitmen bersama dalam menjalankan tugas menjadi salah satu kunci untuk mendorong pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi daerah, Bupati juga menyinggung beragam persoalan yang masih menjadi perhatian, termasuk keluhan masyarakat di media sosial terkait pelayanan birokrasi yang dinilai belum maksimal.
Salah satu hal yang menjadi penekanannya adalah pelayanan kesehatan, khususnya pemenuhan hak masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lombok Timur telah mengalokasikan anggaran sedikitnya Rp143 miliar untuk menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan bagi masyarakat.
Dengan alokasi anggaran tersebut, Bupati menyayangkan apabila masih terdapat masyarakat yang mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan kesehatan, terutama warga yang membawa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari desa.
“Masyarakat pemegang BPJS itu tidak berobat secara gratis, mereka dibayar oleh pemerintah. Oleh sebab itu, tenaga kesehatan di puskesmas maupun rumah sakit jangan pernah mengesampingkan pelayanan bagi pasien BPJS,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa pasien yang datang ke Unit Gawat Darurat (UGD) harus segera mendapatkan pertolongan medis tanpa terhambat persoalan administrasi.
Menurutnya, penanganan medis harus menjadi prioritas utama, sedangkan urusan administrasi dapat diselesaikan setelah pasien memperoleh penanganan yang diperlukan.
Lebih lanjut, Bupati mengingatkan bahwa hakikat seorang pejabat adalah melayani, bukan untuk dilayani. Karena itu, ia meminta seluruh aparatur sipil negara (ASN) agar tidak bersikap pasif atau hanya menunggu perintah dalam menjalankan tugas.
Bupati berharap penyegaran birokrasi ini tidak hanya menjadi pergantian posisi jabatan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen aparatur dalam bekerja secara profesional, responsif, dan bertanggung jawab demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Lombok Timur.
