Scroll untuk baca artikel
BeritaNasional

IKA PMII Luncurkan Pendataan Alumni Berbasis Aplikasi

×

IKA PMII Luncurkan Pendataan Alumni Berbasis Aplikasi

Share this article
IKA PMII Luncurkan Pendataan Alumni Berbasis Aplikasi

JAKART, LOMBOK FOKUS – Ikatan Keluarga Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) resmi menggencarkan program pendataan alumni skala nasional melalui aplikasi digital. Langkah ini menjadi tonggak penting bagi organisasi dalam memperkuat tata kelola, memetakan potensi kader, serta mengonsolidasikan jaringan alumni di berbagai sektor strategis.

Dalam sosialisasi nasional yang diikuti para Ketua PW dan PC IKA PMII se-Indonesia, Sahabat Rodli Kailani selaku perwakilan Pengurus Besar IKA PMII menegaskan bahwa pendataan digital ini merupakan prasyarat menuju organisasi yang modern, adaptif, dan profesional.

IKLAN
Example 120x600

“Kami ingin memperkuat basis pendataan dan validasi terhadap eksistensi jumlah anggota, sekaligus memetakan potensi alumni PMII di seluruh daerah,” ujar Rodli.

Ia menekankan bahwa tanpa data yang valid, organisasi akan kesulitan menyusun strategi pembangunan jaringan alumni maupun distribusi kader di sektor-sektor strategis seperti pemerintahan, dunia usaha, akademisi, hingga teknologi. Karena itu, PB IKA PMII meminta setiap PW dan PC menunjuk satu admin khusus untuk mengelola data.

Tuntaskan Problem Klasik: “Banyak, Tapi Tak Tahu Jumlahnya”

Dalam sesi teknis, Sahabat Fero Pristiawan mengurai persoalan klasik yang sudah lama membayangi PMII dan IKA PMII: jumlah alumni yang besar, namun tanpa data terukur.

“Kita selalu mengklaim organisasi besar, tetapi ketika ditanya jumlah alumni, kita tidak bisa menyebut angka pasti. Pendataan mandiri ini untuk mengakhiri masalah itu,” tegas Fero.

Pendataan dilakukan melalui Aplikasi IKA PMII yang tersedia di Play Store
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.ikapmii.app
(Akan segera hadir di Apple Store)

Aplikasi tersebut meminta data secara detail, mencakup:

  • Data Pribadi & Domisili: sesuai KTP dan wilayah pengabdian
  • Data Pendidikan: jenjang, bidang ilmu, keahlian, sertifikasi
  • Data Pekerjaan: profesi, sektor kerja, jabatan
  • Data Ke-PMII-an: asal cabang dan riwayat kaderisasi

Pendataan detail ini disebut sebagai fondasi untuk menyusun perencanaan organisasi yang presisi dan berbasis kebutuhan nyata.

Menurut Fero, pendataan alumni bukan sekadar mencatat angka, tetapi meningkatkan leverage organisasi dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah maupun lembaga eksternal.

“Mitra akan menilai organisasi lebih kredibel ketika kita bisa menyampaikan jumlah, persebaran, profesi, dan struktur ekosistem alumni secara jelas,” ungkapnya.

Dengan data yang rapi, IKA PMII dapat:

  • menyusun program strategis seperti beasiswa S2/S3 bagi keluarga alumni,
  • memperkuat konektivitas lintas generasi,
  • membangun kolaborasi antarprofesi,
  • memetakan potensi kader untuk kepemimpinan daerah maupun nasional,
  • serta menyelesaikan masalah alumni yang sering hilang jejak setelah lulus kuliah.

Acara sosialisasi ditutup dengan sesi breakout room per zona wilayah: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusra, serta Maluku–Papua. Peserta berdiskusi secara teknis dengan PIC masing-masing untuk memastikan pendataan berjalan seragam dan terkoordinasi.

Melalui inisiatif ini, IKA PMII menegaskan komitmennya untuk mentransformasikan jaringan alumni PMII menjadi lebih modern, terhubung, dan berdaya.

IKA PMII mengajak seluruh alumni di Indonesia untuk segera mengunduh Aplikasi IKA PMII dan mengisi data diri secara mandiri sebagai bentuk kontribusi dalam menyukseskan pendataan nasional berbasis digital.

“Semakin cepat kita merapikan data, semakin kuat organisasi ini melangkah menuju masa depan,” tutup Rodli.

Example 120x600
Example 120x600
Ahmad Amrullah Desak Polisi dan BGN Bongkar Tuntas Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG di Lombok Timur LOMBOK TIMUR – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mendesak aparat penegak hukum bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Menurut Ahmad Amrullah, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang yang diduga terlibat. Ia meminta penyidik membongkar seluruh jaringan yang diduga berperan dalam praktik tersebut, mulai dari pihak yang merekrut korban, penghubung, penerima aliran dana hingga aktor intelektual yang berada di balik dugaan penipuan tersebut. “Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Amrullah, Selasa (2/6/2026). Ia menilai munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi yang fantastis menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah. “Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika ada pihak yang menjual pengaruh, menjanjikan akses, atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu untuk memperoleh keuntungan, maka itu merupakan bentuk penyesatan yang harus ditindak tegas,” ujarnya. Ahmad juga menyoroti pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur. “Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut. Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini,” katanya. Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. “Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Kita tidak ingin daerah ini dikenal karena praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan program pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya. Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas. “Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ada ruang yang memungkinkan oknum tertentu menjual harapan kepada masyarakat dengan iming-iming akses terhadap program pemerintah. Semua proses harus transparan, memiliki mekanisme yang jelas, dan dapat diawasi oleh publik,” katanya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi tertentu dan menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, maupun akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang. “Masyarakat harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pengajuan, verifikasi, maupun pelaksanaan program pemerintah sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya. Ahmad menegaskan bahwa yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. “Kami mendukung langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun yang dibutuhkan publik adalah keberanian untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan yang terlibat, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, dan pastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Lombok Timur maupun daerah lain,” pungkasnya. Dugaan Penipuan Rp950 Juta per Titik Sebelumnya, Badan Gizi Nasional bersama Polres Lombok Timur tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus tersebut, satu titik lokasi dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyebut kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus yang digunakan yakni mengaku memiliki relasi dengan pejabat atau orang dalam BGN serta menunjukkan bukti kedekatan untuk meyakinkan korban. Polres Lombok Timur menerima laporan masyarakat sejak 16 Februari 2026 dan meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim akan segera beroperasi. Kasus serupa sebelumnya juga terungkap di Batam dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelusuran, BGN mengindikasikan adanya praktik yang dilakukan secara terorganisir. Dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan tertentu saat ini masih didalami bersama aparat penegak hukum guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Berita

LOMBOK TIMUR – Sekretaris…