Scroll untuk baca artikel
BeritaHeadline

UNW Mataram Buka Kesempatan Kuliah Gratis bagi ASN dan Masyarakat Lewat Program RPL

×

UNW Mataram Buka Kesempatan Kuliah Gratis bagi ASN dan Masyarakat Lewat Program RPL

Share this article

LOMBOK FOKUS – Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram kembali menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat melalui program yang inklusif dan berorientasi pada pemberdayaan daerah. Hal ini diwujudkan lewat penandatanganan kerja sama strategis dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara, yang dilakukan pada Oktober 2025 lalu dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU).

 

IKLAN
Example 120x600

Kerja sama ini mencakup pelaksanaan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yakni program yang memberikan pengakuan terhadap pengalaman profesional sebagai bagian dari pembelajaran akademik. Tidak hanya itu, UNW Mataram juga menetapkan kebijakan pembebasan biaya SPP dan UKT secara penuh bagi peserta program RPL, baik dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun masyarakat umum sesuai dengan ketentuan.

 

Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dilakukan oleh Rektor UNW Mataram, H. Lalu Gede Syamsul Mujahidin dan Bupati Lombok Utara H Najmul Ahyar sebagai bentuk komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Lombok Utara.

 

“UNW Mataram ingin memastikan bahwa kesempatan melanjutkan pendidikan tidak terhalang oleh faktor biaya. Melalui program RPL, kami memberikan pengakuan terhadap pengalaman profesional ASN sekaligus menggratiskan SPP dan UKT sesuai ketentuan program untuk ASN maupun masyarakat. Ini adalah bentuk komitmen kami dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif,” tegas Rektor UNW Mataram.

 

 

Ia juga menambahkan bahwa transformasi pendidikan tidak hanya bergantung pada kurikulum, tetapi juga pada keberpihakan institusi terhadap kebutuhan pembelajar, khususnya mereka yang telah berpengalaman.

 

“RPL ini adalah penghargaan terhadap dedikasi para ASN dan masyarakat yang memiliki kompetensi berbasis pengalaman. Apa yang mereka kerjakan memiliki nilai akademik dan harus diakui. UNW hadir untuk itu,” imbuhnya.

 

 

Selain menyediakan jalur pendidikan yang relevan dengan pengalaman peserta, kerja sama ini juga membuka peluang kolaborasi di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari implementasi Tridharma Perguruan Tinggi.

 

Rektor berharap, melalui sinergi ini, semakin banyak daerah yang memiliki semangat yang sama untuk membuka akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah yang masih membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

 

“Pendidikan tinggi harus memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah. Kami berharap semakin banyak kabupaten/kota yang mengikuti jejak Lombok Utara dalam membangun akses pendidikan yang bermutu dan terjangkau,” tutupnya.

 

Dengan hadirnya program RPL dan pembebasan biaya pendidikan di UNW Mataram, kesempatan meraih gelar akademik bagi ASN dan masyarakat kini semakin terbuka luas, tanpa harus terbebani biaya, sekaligus menjadi upaya nyata dalam mendorong percepatan pembangunan SDM di tingkat daerah.

 

Sebelumnya, UNW Mataram juga telah menjalin kerja sama serupa dengan KORPRI Lombok Tengah melalui program RPL untuk ASN dan masyarakat. Hal ini menegaskan komitmen UNW Mataram sebagai kampus yang adaptif, inovatif, dan berpihak pada pemerataan akses pendidikan tinggi di NTB.

Example 120x600
Example 120x600
Ahmad Amrullah Desak Polisi dan BGN Bongkar Tuntas Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG di Lombok Timur LOMBOK TIMUR – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mendesak aparat penegak hukum bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Menurut Ahmad Amrullah, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang yang diduga terlibat. Ia meminta penyidik membongkar seluruh jaringan yang diduga berperan dalam praktik tersebut, mulai dari pihak yang merekrut korban, penghubung, penerima aliran dana hingga aktor intelektual yang berada di balik dugaan penipuan tersebut. “Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Amrullah, Selasa (2/6/2026). Ia menilai munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi yang fantastis menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah. “Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika ada pihak yang menjual pengaruh, menjanjikan akses, atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu untuk memperoleh keuntungan, maka itu merupakan bentuk penyesatan yang harus ditindak tegas,” ujarnya. Ahmad juga menyoroti pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur. “Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut. Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini,” katanya. Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. “Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Kita tidak ingin daerah ini dikenal karena praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan program pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya. Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas. “Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ada ruang yang memungkinkan oknum tertentu menjual harapan kepada masyarakat dengan iming-iming akses terhadap program pemerintah. Semua proses harus transparan, memiliki mekanisme yang jelas, dan dapat diawasi oleh publik,” katanya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi tertentu dan menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, maupun akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang. “Masyarakat harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pengajuan, verifikasi, maupun pelaksanaan program pemerintah sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya. Ahmad menegaskan bahwa yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. “Kami mendukung langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun yang dibutuhkan publik adalah keberanian untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan yang terlibat, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, dan pastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Lombok Timur maupun daerah lain,” pungkasnya. Dugaan Penipuan Rp950 Juta per Titik Sebelumnya, Badan Gizi Nasional bersama Polres Lombok Timur tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus tersebut, satu titik lokasi dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyebut kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus yang digunakan yakni mengaku memiliki relasi dengan pejabat atau orang dalam BGN serta menunjukkan bukti kedekatan untuk meyakinkan korban. Polres Lombok Timur menerima laporan masyarakat sejak 16 Februari 2026 dan meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim akan segera beroperasi. Kasus serupa sebelumnya juga terungkap di Batam dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelusuran, BGN mengindikasikan adanya praktik yang dilakukan secara terorganisir. Dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan tertentu saat ini masih didalami bersama aparat penegak hukum guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Berita

LOMBOK TIMUR – Sekretaris…