Verification: 27a3a887773ff714

Dibuka Sekjen, Rakor Kemenkumham Wilayah Bali-Nusra Resmi Ditutup Wamen Eddy

  • Bagikan
Dibuka Sekjen, Rakor Kemenkumham Wilayah Bali-Nusra Resmi Ditutup Wamen Eddy
Wamenkumham RI memberikan arahan saat menutup Rakor Kemenkumham Wilayah Bali-Nusra
Sabolah

Lombok Fokus | Mataram – Rakor Kemenkumham Wilayah Bali-Nusra yang berlangsung di Auditorium Lantai 3 Kanwil Kemenkumham NTB, yang pada Selasa 16 November (empat hari lalu) dibuka Sekjen Kemenkumham RI, Jumat (19/11/2021), resmi ditutup Wakil Menteri atau Wamen Kemenkumham RI Edward Omar Sharif Hiariej.

Wamen Kemenkumham RI yang akrab disapa Eddy itu dalam sambutan sebelum resmi menutup Rakor Wilayah, menyoroti berbagai isu yang ada di Kementerian Hukum dan HAM, salah satunya tentang tugas pemasyarakatan dan imigrasi.

BANK NTB Syariah

“Untuk jumlah pegawai Kemenkumham ada 72 ribu, dengan jumlah pegawai Pemasyarakatan sekitar 42 ribu. Jika dibandingkan dengan jumlah Warga Binaan Pemasyarakatan atau WBP sebanyak kurang lebih 300 ribu, tentu tugas petugas Pemasyarakatan ini tidak berat namun sangat amat berat,” ungkapnya.

Wamen kelahiran Ambon itu juga menyebutkan bahwa istilah Caturwangsa Penegak Hukum tidak berlaku lagi, namun telah berubah menjadi Pancawangsa Penegak Hukum yaitu Kepolisian, Jaksa Penuntut Umum (JPU), Hakim, Advokat, dan Pemasyarakatan.

“Tugas Pemasyarakatan itu bukan berat, tapi amat sangat berat. Harus dipastikan tiga hal, ketika WBP bebas harus bisa diterima di masyarakat, jangan sampai WBP ini melakukan tindak pidana, dan harus bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya.

Sedangkan untuk Keimigrasian, Eddy meminta seluruh petugasnya harus berhati-hati terutama para Pejabat Keimigrasian, karena memiliki kewenangan besar dalam mengambil diskresi (keadilan atau keputusan). Menurut Eddy, mengingat objek imigrasi adalah Warga Negara Asing (WNA), maka ditekankan dalam melakukan tugasnya harus tetap melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) karena sifatnya universal.

“Dalam menjalankan fungsi lalu lintas dan pengawasan, harus bekerja berdasarkan Catur Fungsi Keimigrasian yaitu pelayanan, keamanan, penegakan hukum, fungsi fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat,” tegas Eddy.

READ  Ini Pesan Rektor Unram Saat Mewisuda 1.287 Lulusan

Dalam kesempatan itu Wamen Eddy juga menyinggung terkait peningkatan kinerja, dalam meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dimana menurutnya, profesionalisme harus berpegang pada integritas, transparansi dan akuntabilitas, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat lebih terukur dan ending-nya masyarakat puas dan dapat dipertanggungjawabkan.

“WBK dan WBBM bukan satu-satunya indikasi tidak ada korupsi. Yakin saja apabila punya integritas, transparansi, dan akuntabilitas, WBK/WBBM ini akan terwujud dengan sendirinya,” tutup Eddy yang selanjutnya menutup Rakow Wilayah Bali-Nusra.

Sebelumnya, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkumham NTB) Haris Sukamto, melaporkan terkait jalannya Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Capaian Kinerja Tahun 2021, Langkah Strategis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Tahun 2022 dan Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2022.

“Tujuan rapat koordinasi ini, yaitu untuk mengevaluasi dan melakukan penilaian objektif di tahun 2021 serta menetapkan kegiatan di 2022, sehingga kegiatan yang belum tercapai 2021 tidak terjadi lagi di tahun depan,” kata Haris.

Sementara khusus terkait dengan Kanwil Kemenkumham NTB, Haris menyebutkan bahwa realisasi anggaran per 18 November 2021 tercatat sebesar 89,57 persen. (red)

Dibuka Sekjen, Rakor Kemenkumham Wilayah Bali-Nusra Resmi Ditutup Wamen Eddy
Wamenkumham RI foto bersama usai melakukan peninjauan satker pelayanan lingkup Kanwil Kemenkumham NTB

Facebook

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Subscribe for notification
Refleksi HANI, Wartiah dan Rumah Aspirasi Gelar Loma Video Kreatif Mantan Wakil Gubernur NTB Wafat Aksi Joget Tiktok di Lombok Viral