JAKARTA, LOMBOK FOKUS – Komisi X DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp58,23 triliun. Selain itu, Komisi X juga mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp40,75 triliun sehingga total kebutuhan anggaran Kemendikdasmen yang akan diperjuangkan dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI mencapai sekitar Rp98,98 triliun.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengatakan dukungan terhadap tambahan anggaran tersebut diberikan untuk memastikan berbagai program prioritas pendidikan nasional dapat berjalan secara optimal, terutama yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru.
“Komisi X DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen RI Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp40.750.743.269.000,” ujar Lalu Hadrian saat rapat kerja Komisi X DPR RI bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Selain menyetujui tambahan anggaran Kemendikdasmen, Komisi X DPR RI juga menyetujui usulan tambahan Dana Alokasi Khusus (DAK) Pendidikan Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp38,52 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp5,03 triliun dan DAK Nonfisik sebesar Rp33,48 triliun.
Menurut Lalu Hadrian, Komisi X menilai pagu indikatif yang saat ini dialokasikan masih belum memadai untuk memenuhi berbagai target pembangunan pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.
Ia menjelaskan, sejumlah program strategis membutuhkan dukungan anggaran yang lebih kuat, di antaranya pelaksanaan wajib belajar 13 tahun, afirmasi pendidikan, peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan karier dan penghargaan guru, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan kualifikasi akademik S-1/D-IV, penataan guru dan tenaga kependidikan, Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga program beasiswa dan asesmen pendidikan.
“Komisi X DPR RI menilai alokasi anggaran tersebut belum memadai untuk mendukung pemenuhan berbagai amanat, sasaran, dan target prioritas sebagaimana RPJMN 2025–2029 dan RKP Tahun 2027,” tegas legislator Fraksi PKB tersebut.
Ketua DPW PKB NTB itu menambahkan, setiap usulan tambahan anggaran harus tetap mengacu pada prioritas nasional dan disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat lebih efektif dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan di seluruh Indonesia.
Lalu Hadrian juga menegaskan bahwa seluruh pandangan, masukan, dan rekomendasi anggota Komisi X DPR RI dalam pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) akan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan Kemendikdasmen Tahun Anggaran 2027.
“Komisi X DPR RI akan memperjuangkan pagu indikatif beserta usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen tersebut dalam pembahasan bersama Badan Anggaran DPR RI,” pungkasnya.
Dengan dukungan tambahan anggaran tersebut, Komisi X berharap berbagai program peningkatan kualitas pendidikan nasional dapat berjalan lebih optimal, sekaligus memperkuat kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pembangunan sumber daya manusia Indonesia.
