Lombok Tengah | Lombok Fokus — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lombok Tengah terus memperkuat pengawasan partisipatif dengan melibatkan kalangan pemuda. Salah satunya melalui kegiatan podcast bersama Pimpinan Daerah (PD) Pemuda Nahdlatul Wathan (NW) Lombok Tengah, yang digelar pada Senin (9/2/2026).
Dalam podcast tersebut, Sekretaris PD Pemuda NW Lombok Tengah, Muhammad Rijaludin, hadir sebagai narasumber dan menegaskan komitmen organisasinya untuk mengambil peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi dan Pemilu di daerah.
Rijal menilai, generasi muda memiliki posisi penting sebagai agen perubahan sekaligus penjaga nilai-nilai demokrasi yang jujur, adil, dan berintegritas. Menurutnya, pemuda tidak boleh hanya diposisikan sebagai pemilih, tetapi juga sebagai subjek aktif dalam seluruh proses demokrasi.
“Pemuda Nahdlatul Wathan memandang pemuda bukan hanya sebagai pemilih, tetapi sebagai penjaga nilai-nilai demokrasi. Pemuda harus hadir memastikan Pemilu berjalan jujur, adil, dan berintegritas, terutama di tingkat daerah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, partisipasi politik generasi muda di Lombok Tengah menunjukkan tren positif. Namun demikian, tantangan berupa apatisme dan pragmatisme politik masih menjadi persoalan yang perlu diatasi bersama.
Sebagian pemuda dinilai telah memiliki kesadaran politik, tetapi belum sepenuhnya terlibat aktif dalam pengawasan dan pengawalan proses demokrasi, khususnya pada tahapan Pemilu.
Sebagai bentuk kontribusi nyata, Pemuda Nahdlatul Wathan selama ini aktif melakukan edukasi politik, diskusi publik, serta sosialisasi nilai-nilai demokrasi hingga ke tingkat akar rumput. Organisasi ini juga mendorong kader mudanya untuk menjadi relawan demokrasi dan terlibat langsung dalam pengawasan partisipatif Pemilu.
Rijal menegaskan, pendidikan politik tidak boleh bersifat musiman dan hanya muncul saat tahapan Pemilu berlangsung. Menurutnya, pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan agar pemuda memiliki pemahaman yang matang terkait hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.
“Kami meyakini pendidikan politik harus dilakukan secara berkelanjutan, bukan hanya saat Pemilu. Dengan begitu, pemuda akan memiliki kesadaran demokrasi yang lebih kuat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemuda Nahdlatul Wathan juga menyoroti masih maraknya praktik politik uang dan politisasi identitas yang dinilai menjadi ancaman serius bagi demokrasi lokal. Kedua praktik tersebut dianggap berpotensi merusak nilai kebangsaan, memecah persatuan, serta menurunkan kualitas kepemimpinan yang dihasilkan dari Pemilu.
Pemuda NW menegaskan sikap tegas menolak segala bentuk politik uang dan politisasi identitas. Organisasi ini mendorong pemuda untuk berani bersikap kritis, tidak tergoda kepentingan sesaat, serta aktif melaporkan pelanggaran Pemilu.
Sejalan dengan itu, Pemuda Nahdlatul Wathan membuka ruang kolaborasi dengan Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, khususnya dalam pengawasan partisipatif. Sinergi ini dinilai penting untuk memperluas jangkauan pengawasan Pemilu sekaligus meningkatkan kesadaran hukum dan demokrasi di kalangan pemuda.
“Pengawasan Pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada penyelenggara. Kolaborasi dengan Bawaslu sangat penting agar pengawasan semakin kuat dan partisipatif,” sambungnya.
Meski demikian, Pemuda NW mengakui masih menghadapi tantangan dalam mengajak anak muda terlibat aktif, seperti rendahnya literasi politik, pengaruh pragmatisme, serta minimnya ruang partisipasi yang ramah bagi pemuda.
Untuk membangun budaya politik yang santun dan beretika, Pemuda Nahdlatul Wathan menekankan pentingnya keteladanan, dialog yang sehat, serta penguatan nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan dalam setiap aktivitas kepemudaan.
Sebagai penutup, Pemuda Nahdlatul Wathan mengajak generasi muda Lombok Tengah untuk tidak bersikap apatis terhadap demokrasi dan Pemilu. Pemuda diharapkan menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas demokrasi, karena masa depan daerah dan bangsa sangat ditentukan oleh kualitas partisipasi politik generasi mudanya.
