Mataram – Pemerintah terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Nusa Tenggara Barat (NTB). Melalui realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 Juni 2025, pemerintah telah menyalurkan berbagai bentuk bantuan dan stimulus ekonomi, termasuk bantuan pendidikan tinggi sebesar Rp11,36 miliar kepada mahasiswa di UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja Mataram.
Bantuan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan tinggi bagi kelompok masyarakat kurang mampu, khususnya di tengah tantangan ekonomi global dan domestik.
Ekonomi NTB Triwulan I 2025: Kontraksi Sektor Tambang, Geliat Sektor Non-Tambang
Perekonomian NTB pada Triwulan I 2025 mencatat kontraksi sebesar -1,47% (yoy) jika memasukkan sektor tambang. Namun, sektor non-tambang justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,57% (yoy). Nilai total produksi barang dan jasa mencapai Rp43,95 triliun atas dasar harga berlaku dan Rp26,11 triliun atas dasar harga konstan.
Hal ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang semakin bergairah di sektor-sektor produktif seperti pertanian, perdagangan, dan jasa.
Surplus Neraca Perdagangan Capai US$56,41 Juta pada Juni
Kinerja ekspor NTB terus menunjukkan tren positif. Pada Juni 2025, nilai ekspor mencapai US$90,16 juta, jauh melampaui impor sebesar US$33,75 juta, mencatatkan surplus perdagangan sebesar US$56,41 juta. Secara kumulatif hingga Juni, surplus perdagangan mencapai US$16,64 juta, yang menandakan kontribusi besar sektor perdagangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Inflasi Terkendali, Daya Beli Masyarakat Terjaga
Inflasi NTB pada Juni tercatat 2,51% (yoy) dan 0,60% (mtm), menunjukkan tingkat yang moderat dan stabil. Daya beli masyarakat tetap terjaga berkat berbagai intervensi fiskal, seperti penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebanyak 10.000 ton beras kepada lebih dari 500.000 KPM di seluruh NTB, serta program bantuan sosial lainnya.
Kinerja Fiskal NTB: Pendapatan dan Belanja Negara Tumbuh Positif
Hingga akhir Juni 2025, Pendapatan Negara yang dihimpun dari NTB mencapai Rp1.730,64 miliar atau 40,22% dari target APBN, terdiri dari:
- Penerimaan Pajak: Rp1.280,19 miliar (36,03%)
- Kepabeanan dan Cukai: Rp55,45 miliar (42,89%)
- PNBP: Rp395 miliar (63,66%)
Penerimaan pajak terutama berasal dari sektor perdagangan dan jasa keuangan, sedangkan PNBP terbesar dikontribusikan oleh layanan administrasi publik, pendidikan, dan pariwisata.
Belanja Negara: Rp12,25 Triliun Diserap, TKD Jadi Tulang Punggung Pembangunan Daerah
Realisasi belanja negara di NTB mencapai Rp12.249,88 miliar atau 44,56% dari pagu APBN, dengan rincian:
- Belanja Pemerintah Pusat: Rp2.924,59 miliar
- Transfer ke Daerah (TKD): Rp9.325,29 miliar
Dana desa sebesar Rp666,53 miliar turut mendukung pengentasan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, program ketahanan pangan, dan pengembangan potensi desa.
Bantuan Sosial dan Rehabilitasi Sosial Menyentuh Kelompok Rentan
Pemerintah telah menyalurkan:
- BPNT: Rp736,54 miliar (1,37 juta KPM)
- PKH: Rp389,44 miliar (557,2 ribu KPM)
- ATENSI YAPI: Rp41,14 miliar (70,6 ribu penerima)
- BLT Dana Desa: Rp48,53 miliar (21.030 KPM)
- Rehabilitasi Sosial: Rp2,40 miliar
- Bantuan Pendidikan Tinggi: Rp11,36 miliar untuk mahasiswa UIN Mataram dan IAHN Gde Pudja
Proyeksi Semester II 2025: Penerimaan dan Belanja Diperkirakan Meningkat
Pendapatan negara NTB diproyeksikan mencapai Rp1,3 triliun pada Triwulan III 2025, sementara belanja Kementerian/Lembaga diperkirakan mencapai Rp3,86 triliun, dan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,01 triliun. Peningkatan ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi menjelang akhir tahun.
APBN Hadir untuk Masyarakat NTB
Kinerja APBN hingga pertengahan 2025 mencerminkan peran strategis fiskal dalam mendorong pemulihan ekonomi dan menciptakan pemerataan pembangunan. Dengan dukungan kebijakan tepat sasaran dan kolaborasi aktif lintas sektor, APBN terus menjadi instrumen utama transformasi ekonomi di NTB menuju pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.
