LOMBOK TENGAH | LOMBOK FOKUS— Persentase penduduk miskin di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengalami penurunan pada 2026. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan daerah ini turun dari 10,68 persen pada 2025 menjadi 10,34 persen pada 2026.
Meski menunjukkan tren positif, jumlah penduduk miskin di Lombok Tengah masih mencapai sekitar 106,82 ribu orang. Kondisi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk memastikan program pengentasan kemiskinan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Data tersebut berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2026 yang dirilis BPS. Dengan capaian itu, Lombok Tengah menempati posisi ketiga dengan persentase penduduk miskin terendah di NTB, setelah Kota Mataram dan Kota Bima.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Perencanaan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Lombok Tengah, Taufikurrahman Pua Note, mengatakan penurunan tersebut menjadi indikator positif dalam pelaksanaan pembangunan dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Penurunan persentase penduduk miskin di Lombok Tengah dari 10,68 persen pada 2025 menjadi 10,34 persen pada 2026 merupakan perkembangan positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Taufikurrahman.
Menurut dia, capaian tersebut perlu menjadi momentum untuk memperkuat program pengentasan kemiskinan melalui kebijakan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.
Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Ikut Menurun
Perbaikan kondisi kemiskinan di Lombok Tengah juga terlihat dari penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2).
Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 1,15 pada Maret 2025 menjadi 1,05 pada Maret 2026. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan menurun dari 0,31 menjadi 0,18 pada periode yang sama.
Penurunan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menyempit. Selain itu, ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga mengalami penurunan.
“Kita tidak hanya melihat kemiskinan dari sisi jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga dari kedalaman dan keparahannya,” ujarnya.
Garis Kemiskinan Naik, Daya Beli Jadi Tantangan
Di balik penurunan angka kemiskinan, tekanan ekonomi masyarakat masih perlu menjadi perhatian. Garis Kemiskinan Lombok Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar Rp618.843 per kapita per bulan, meningkat 8,78 persen dibandingkan Maret 2025 yang mencapai Rp568.910.
Komoditas makanan masih mendominasi komponen pembentuk garis kemiskinan, dengan kontribusi sekitar 75,85 persen. Kondisi ini menegaskan pentingnya menjaga daya beli masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
Pemerintah daerah juga perlu memperkuat perlindungan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat.
Taufikurrahman menyampaikan, Pemkab Lombok Tengah terus mendorong sinergi lintas sektor untuk mempercepat pengentasan kemiskinan. Upaya tersebut meliputi optimalisasi program perlindungan sosial, pengembangan ekonomi inklusif, serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.
Menurut dia, keberlanjutan penurunan angka kemiskinan membutuhkan koordinasi berbagai pihak agar program pembangunan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Tantangan ke depan adalah memastikan agar penurunan angka kemiskinan dapat terus berlanjut dan dirasakan secara merata oleh masyarakat,” katanya.
Ia menegaskan, penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, optimalisasi perlindungan sosial, dan pemenuhan infrastruktur dasar menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat Lombok Tengah secara berkelanjutan.
