MATARAM — Bank NTB Syariah mencermati wacana pengalihan gaji aparatur sipil negara (ASN) melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Meski belum ada kebijakan resmi mengenai perubahan mekanisme tersebut, bank mulai menyiapkan alternatif pendanaan untuk menjaga likuiditas, keberlanjutan bisnis, dan penyaluran pembiayaan kepada masyarakat.
Komisaris Utama Bank NTB Syariah, Anis Mudjahid Akbar, mengatakan pihaknya masih menunggu kejelasan kebijakan, aturan, serta mekanisme pelaksanaan penyaluran gaji ASN melalui koperasi.
“Keberatan atau tidak harus didasarkan pada kebijakan yang memang sudah valid. Rencana itu menurut saya belum valid, sehingga kita belum bisa memastikan apakah itu terjadi atau tidak,” kata Anis.
Menurut Anis, penyaluran gaji ASN selama ini menjadi bagian dari ekosistem bisnis perbankan daerah. Karena itu, perubahan mekanisme penyaluran gaji berpotensi memengaruhi sumber pendanaan sekaligus peluang pembiayaan yang berkaitan dengan layanan perbankan bagi ASN.
“Dampaknya bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga peluang pembiayaan. Itu pasti berpengaruh,” ujarnya.
Bank NTB Syariah Siapkan Alternatif Pendanaan
Meski belum ada kepastian mengenai kebijakan tersebut, Bank NTB Syariah tidak menunggu hingga keputusan resmi diterbitkan untuk melakukan persiapan. Bersama lingkungan Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank mulai menjajaki alternatif sumber pendanaan sebagai langkah antisipasi apabila wacana pengalihan gaji ASN benar-benar diterapkan.
“Kita BPD memang sudah mulai mempersiapkan untuk mencari alternatif pendanaan yang lain kalau itu benar-benar terjadi. Kita sudah punya sistem untuk mengganti pendanaan dari pemerintah,” kata Anis.
Persiapan tersebut dilakukan untuk menjaga kemampuan bank dalam menjalankan fungsi intermediasi, terutama dalam menyalurkan pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di daerah.
Menurut Anis, apabila KDKMP nantinya memperoleh mandat untuk menyalurkan gaji ASN, diperlukan kejelasan regulasi dan mekanisme pelaksanaan. Kesiapan sistem, perangkat organisasi, serta operasional koperasi juga menjadi hal yang perlu diperhatikan agar perubahan dapat berjalan secara terukur.
Ia menegaskan, langkah antisipasi yang dilakukan Bank NTB Syariah tidak berarti bahwa kebijakan pengalihan penyaluran gaji ASN telah dipastikan berlaku.
Bank NTB Syariah akan terus mencermati perkembangan kebijakan pemerintah dan menyesuaikan strategi bisnis berdasarkan kondisi yang ada. Prinsip kehati-hatian tetap menjadi pertimbangan dalam menjaga likuiditas, keberlanjutan usaha, serta kemampuan bank menyalurkan pembiayaan.
Sebagai bank pembangunan daerah, Bank NTB Syariah juga berkomitmen memperkuat sumber pendanaan yang beragam dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendukung kualitas layanan perbankan sekaligus menjaga akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha di Nusa Tenggara Barat.
