MATARAM, LOMBOK FOKUS — Matadata Institute merumuskan sekitar 25 rekomendasi strategis berdasarkan kajian terhadap arah kebijakan pemerintahan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Indah Dhamayanti Putri (Iqbal-Dinda) selama satu tahun terakhir.
Rekomendasi tersebut mencakup penguatan sistem meritokrasi dalam pemerintahan, percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya, hingga penyehatan alokasi anggaran sektor kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Direktur Eksekutif Matadata Institute, Nurdin Ranggabarani, menyampaikan hal tersebut dalam kegiatan Silaturahmi Pemikiran (Silatul Fikri) sekaligus tasyakur satu tahun Matadata Institute, Research, Consultant and Advisors di Mataram, Jumat (16/10/2026).
Nurdin menjelaskan, rekomendasi tersebut disusun sebagai kontribusi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan dan arah pembangunan daerah. Hasil kajian itu diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Provinsi NTB dalam mengevaluasi dan menyempurnakan kebijakan.
“Matadata Institute telah merangkum sekitar 25 poin rekomendasi dari hasil kajian terhadap kebijakan pemerintahan Iqbal-Dinda. Rekomendasi ini mencakup penguatan sistem meritokrasi, penanganan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya, hingga kebijakan APBD di sektor kesehatan. Kami ingin masukan ini menjadi kontribusi konstruktif bagi perbaikan pembangunan NTB dan akan menyampaikannya secara resmi kepada pemerintah daerah,” ungkap Nurdin dalam keterangan yang diterima media ini, Sabtu (17/10/2026).
Soroti Meritokrasi dalam Pemerintahan
Salah satu isu yang menjadi perhatian Matadata Institute adalah penguatan sistem meritokrasi dalam pemerintahan. Sistem tersebut menekankan pengelolaan aparatur berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja.
Penguatan meritokrasi dinilai penting untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang profesional serta memastikan pengelolaan aparatur berjalan berdasarkan kapasitas dan kinerja.
Selain itu, Matadata Institute menyoroti percepatan penanganan kemiskinan ekstrem melalui Program Desa Berdaya. Program tersebut menjadi salah satu aspek yang dikaji dalam kaitannya dengan upaya pembangunan daerah yang menjangkau kebutuhan masyarakat.
Menurut Nurdin, rekomendasi yang dirumuskan lembaganya juga mencakup sektor kesehatan, terutama terkait kebijakan alokasi anggaran dalam APBD. Penyehatan anggaran sektor kesehatan menjadi salah satu poin yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah.
Ketiga bidang tersebut merupakan bagian dari sekitar 25 rekomendasi strategis yang disusun berdasarkan kajian terhadap arah kebijakan pemerintahan NTB selama satu tahun terakhir. Adapun rincian lengkap seluruh rekomendasi belum diuraikan dalam keterangan yang disampaikan.
Rekomendasi Akan Diserahkan kepada Pemprov NTB
Nurdin menambahkan, rekomendasi strategis tersebut merupakan intisari dari dokumentasi dan kajian terhadap perjalanan kepemimpinan daerah selama satu tahun terakhir.
Dokumen rekomendasi itu direncanakan diserahkan secara resmi kepada Pemerintah Provinsi NTB bertepatan dengan peringatan hari ulang tahun Provinsi NTB.
Penyerahan tersebut diharapkan membuka ruang dialog antara lembaga riset dan pemerintah daerah. Dengan demikian, hasil kajian dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus masukan dalam penyempurnaan kebijakan pembangunan.
Matadata Institute merupakan lembaga riset independen yang diluncurkan di Mataram pada 17 Oktober 2025. Lembaga ini mengusung moto “Dengan Data, Kita Menata” sebagai komitmen untuk mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data.
