Lombok Tengah | Lombok fokus – Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan respons cepat dalam menangani warga rentan. Seorang anak penderita hidrosefalus di Desa Kawo mendapat intervensi terpadu, dipimpin langsung Wakil Bupati Lombok Tengah, Dr. H.M. Nursiah.
Langkah cepat ini melibatkan lintas sektor, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, hingga pemerintah desa setempat. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan dr. Mamang, Kepala Dinas Sosial H. Masnun, serta Kepala Desa Kawo.
Wabup Nursiah menegaskan bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan khusus.
“Tidak boleh ada warga yang terabaikan. Penanganan harus cepat, tepat, dan berkelanjutan,” tegasnya saat turun ke lokasi, Sabtu (28/3/2026).
Diketahui, anak tersebut berasal dari keluarga kurang mampu dan telah terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam Program Keluarga Harapan (PKH), serta penerima PBI Jaminan Kesehatan. Kondisi ini langsung direspons dengan pendekatan menyeluruh agar bantuan yang diberikan tidak bersifat sementara.
Dinas Kesehatan memastikan pendampingan medis akan dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan kondisi pasien.
“Kami akan terus melakukan pemantauan melalui layanan kesehatan agar kondisi anak tetap terkontrol,” ujar dr. Mamang.
Sementara itu, Dinas Sosial memperkuat aspek perlindungan sosial bagi keluarga pasien agar tetap mendapatkan dukungan berkelanjutan.
“Kami pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan berkesinambungan,” kata H. Masnun.
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah juga menyalurkan berbagai bantuan, mulai dari paket sembako, tambahan nutrisi, kasur, selimut, hingga bantuan ayam petelur sebagai upaya mendukung ketahanan ekonomi keluarga.
Kepala Desa Kawo menyampaikan apresiasi atas gerak cepat pemerintah daerah yang dinilai sangat membantu warganya. Ia berharap kolaborasi lintas sektor ini terus berlanjut untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Langkah ini menjadi bukti komitmen Pemkab Lombok Tengah dalam memperkuat perlindungan sosial, menekan angka kemiskinan, serta menghadirkan pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
