Opini : Neliya Putri
Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram
Lombok Fokus – Pembangunan daerah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren yang semakin agresif, termasuk di Pulau Lombok. Berbagai sektor, khususnya pariwisata dan properti, berkembang pesat seiring meningkatnya investasi dan perhatian pemerintah terhadap kawasan strategis.
Infrastruktur dibangun, akses jalan diperluas, serta berbagai fasilitas penunjang wisata terus ditingkatkan. Kondisi ini membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan pendapatan masyarakat.
Pulau Lombok menjadi salah satu wilayah yang merasakan percepatan pembangunan tersebut. Kehadiran hotel, restoran, serta pengembangan kawasan wisata baru mampu menarik lebih banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara.
Secara ekonomi, hal ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan membuka peluang kerja bagi masyarakat lokal.
Namun di balik kemajuan tersebut, muncul persoalan serius yang tidak bisa diabaikan, yaitu tekanan terhadap lingkungan hidup. Alih fungsi lahan yang semakin masif menyebabkan berkurangnya kawasan hutan dan daerah resapan air. Penebangan pohon secara tidak terkendali berdampak pada menurunnya kemampuan tanah dalam menyerap air, yang berpotensi menimbulkan banjir di sejumlah wilayah.
Selain itu, meningkatnya aktivitas pariwisata juga memicu persoalan limbah, terutama sampah plastik yang mencemari kawasan pesisir dan laut. Kondisi ini mengancam ekosistem laut dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat pesisir, khususnya nelayan yang mulai merasakan penurunan hasil tangkapan ikan.
Masyarakat Lombok kini dihadapkan pada dilema antara manfaat dan dampak pembangunan. Di satu sisi, pembangunan membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan. Namun di sisi lain, kerusakan lingkungan mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Petani menghadapi kesulitan air akibat perubahan fungsi lahan, sementara kualitas lingkungan di sekitar permukiman mengalami penurunan.
Fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan yang berlangsung belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan. Padahal, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan pelestarian lingkungan merupakan hal yang krusial untuk menjaga keberlangsungan hidup masyarakat di masa depan.
Pemerintah daerah perlu mengambil langkah tegas dengan memastikan setiap kebijakan pembangunan berbasis pada prinsip keberlanjutan. Pengawasan terhadap penggunaan lahan harus diperketat, serta regulasi lingkungan harus ditegakkan secara konsisten.
Perencanaan pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak jangka panjang.
Pelaku usaha juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga lingkungan. Aktivitas bisnis harus dijalankan dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan, termasuk dalam pengelolaan limbah dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijak.
Di sisi lain, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Edukasi lingkungan harus terus dilakukan agar partisipasi publik dalam menjaga alam semakin meningkat.
Pembangunan di Lombok memang menunjukkan kemajuan yang signifikan.
Namun, tanpa pengelolaan yang baik, pembangunan tersebut justru berpotensi merusak lingkungan dan mengancam keberlanjutan daerah itu sendiri. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
Lombok tidak hanya harus berkembang secara ekonomi, tetapi juga harus mampu menjaga kelestarian alamnya. Sebab, lingkungan yang sehat adalah fondasi utama bagi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan generasi mendatang.
