Mataram – Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Nusantara NTB turun ke jalan, Kamis, 25 September 2025. Mereka menggelar Aksi Simbolik Akbar untuk mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB segera menuntaskan kasus dana siluman pokok pikiran (pokir) DPRD NTB yang hingga kini jalan di tempat.
Kasus dana siluman pokir yang menyeret sejumlah pejabat publik itu sudah lama dilaporkan. Namun, menurut mahasiswa, Kejati seolah menutup mata. Pemeriksaan memang dilakukan, tetapi tidak ada kepastian hukum. “Kejati NTB lamban dan tidak serius. Kami minta segera tetapkan tersangka tanpa tebang pilih,” kata Koordinator Daerah BEM Nusantara NTB, Abed Aljabiri Adnan, dalam orasi.
Empat Tuntutan Mahasiswa
Dalam aksi itu, mahasiswa melayangkan empat tuntutan:
- Kecaman kepada Kejati NTB agar segera mengungkap aliran dana siluman dan membuka nama penerima uang gelap kepada publik.
- Kecaman kepada Gubernur dan DPRD NTB yang diduga terlibat. Mereka diminta mundur jika terbukti bersalah, serta dilakukan audit total terhadap program pokir.
- Pembebasan aktivis yang ditangkap saat aksi 30 Agustus 2025. Bagi mahasiswa, penangkapan itu adalah kriminalisasi gerakan rakyat.
- Perbaikan ekonomi NTB yang kini terpuruk di posisi kedua terendah nasional. Mahasiswa menyebut kondisi ini sebagai bukti kegagalan pemerintah provinsi dan DPRD dalam mengelola anggaran.
“Kami Tidak Akan Berhenti”
Abed menyebut kasus dana siluman sebagai potret telanjang politik transaksional di NTB. “Ini bukti bagaimana kepentingan rakyat diperdagangkan. Lambannya Kejati menindak hanya mempertegas hukum belum berpihak pada kebenaran,” katanya.
Menurut Abed, aksi hari ini hanyalah awal. BEM Nusantara NTB siap mengonsolidasikan gerakan mahasiswa dan rakyat untuk aksi yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi. “Kami tidak akan berhenti,” ujarnya.
