Mataram – Puluhan lembaga yang tergabung dalam Koalisi Rakyat NTB menggelar konsolidasi di Meino Warking, Gomong, pada Selasa (2/9/2025) pukul 16.00 Wita. Pertemuan ini dihadiri berbagai elemen, mulai dari LSM, OKP, tokoh masyarakat, hingga mahasiswa.
Konsolidasi dilakukan sebagai respon atas insiden pembubaran paksa aksi Koalisi Rakyat di depan Kantor Gubernur NTB pada Rabu (3/9/2025) lalu, yang diduga dilakukan sekelompok preman bersenjata kayu balok dengan jumlah satu mobil penuh.
Hadir dalam konsolidasi itu antara lain Tokoh Masyarakat Lombok Barat H. M. Izzul Islam, Kasta NTB, Laskar Semeton Sasak, Gong Mas Pratim, Garda Satu, KSPN, GANAS NTB, Konsorsium Aktivis NTB, GAPM, GEMPA NTB, DPD KNPI NTB, Pergerakan NTB, serta sejumlah tokoh pemuda lainnya.
Pandangan Kebangsaan dan Kritik Sosial
Dalam kesempatan itu, H. Izzul Islam membuka konsolidasi dengan menyampaikan pandangan kebangsaan. Ia menyinggung soal maraknya praktik korupsi di NTB serta pentingnya solidaritas antar lembaga, aktivis, dan gerakan kemanusiaan.
“Solidaritas kelembagaan harus terus kita jaga. Perlawanan terhadap korupsi dan penindasan rakyat harus dilakukan secara kolektif,” tegasnya.
Demokrasi Terancam Premanisme
Sementara itu, Lalu Wink Haris menegaskan bahwa konsolidasi kali ini bertujuan memperkuat komitmen dalam mengawal demokrasi di NTB. Ia menilai, tindakan preman yang membubarkan aksi damai merupakan sinyal bahaya bagi iklim demokrasi di daerah.
“Jika sekarang saja aksi damai menyampaikan pendapat di muka umum digeruduk preman, maka yakinlah demokrasi di NTB ini akan hilang. Yang berlaku nanti bukan lagi hukum, tapi hukum rimba,” ungkapnya.
Ia pun menyerukan kepada seluruh komponen LSM, OKP, dan mahasiswa untuk bersatu menyuarakan perlawanan terhadap praktik premanisme.
Tiga Kesepakatan Koalisi Rakyat
Dalam forum konsolidasi tersebut, Koalisi Rakyat NTB menyepakati tiga butir penting:
- Mengecam keras tindakan premanisme pada aksi Koalisi Rakyat pada Rabu, 3 September 2025 di Kantor Gubernur NTB.
- Membentuk wadah bersama sebagai media silaturahmi antar LSM, OKP, dan mahasiswa dengan nama Koalisi Rakyat NTB Bersatu.
- Menggelar aksi damai lanjutan sebagai bentuk koreksi terhadap kepemimpinan Gubernur NTB.
Koalisi Rakyat menegaskan, perjuangan mereka bukan sekadar perlawanan terhadap premanisme, melainkan juga upaya menjaga ruang demokrasi di NTB agar tetap sehat dan berpihak pada rakyat.
