Lombok Tengah, – Sebanyak 100 sekolah di Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akan mendapatkan program revitalisasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2025. Program ini menjadi angin segar bagi dunia pendidikan, khususnya di Kabupaten Lombok Tengah, yang mendapat alokasi terbesar yakni 40 sekolah.
Anggota Komisi IV DPRD Fraksi PKB Loteng, Nurul Adha, menyambut baik realisasi anggaran pusat untuk rehabilitasi sekolah yang telah lama dirindukan. Menurut Nurul, dukungan dari Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, sangat berarti karena ia berasal dari tanah kelahiran Loteng dan peduli dengan kemajuan pendidikan di daerah tersebut.
“Anggaran pusat untuk rehab sekolah yang sekian tahun dirindukan kini terealisasi berkat Wakil Ketua Komisi X Lalu Hadrian Irfani yang sangat peduli dengan dunia pendidikan, khususnya Loteng sebagai tanah kelahiran beliau,” ujar Nurul Adha kepada Lombokfokus.com.
Nurul juga menambahkan bahwa perjuangan Hadrian Irfani di tingkat pusat terkait dana alokasi khusus (DAK) patut diapresiasi. “Saya dari Fraksi PKB dari dulu meminta tambahan DAK untuk sekolah di Lombok Tengah. Perjuangan Hadrian Irfani di pusat merupakan perjuangan semua masyarakat untuk mendapatkan porsi yang lebih besar dibanding kabupaten lain,” tambahnya.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menjelaskan, program revitalisasi ini mencakup berbagai jenjang pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, hingga SMA/SMK dengan anggaran bervariasi antara Rp500 juta hingga Rp2 miliar, tergantung kondisi fisik bangunan sekolah.
“Bantuan revitalisasi sekolah ini tersebar di Pulau Lombok, dengan 40 sekolah di Lombok Tengah. Program ini bukan sekadar memperbaiki bangunan, tapi menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendorong kualitas pendidikan yang merata,” ujar Hadrian saat menyerahkan bantuan di SDN Makam, Lombok Tengah, Sabtu lalu.
Hadrian menyoroti kondisi beberapa sekolah di Lombok Tengah yang memprihatinkan, bahkan ada bangunan yang rawan roboh dan butuh perhatian serius dari pemerintah daerah.
“Situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan hanya fokus pada perbaikan infrastruktur jalan atau irigasi, tapi investasi utama adalah pendidikan. Pemda wajib mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan,” tegas Hadrian.
Dengan adanya program revitalisasi dan dukungan dari berbagai pihak, diharapkan kualitas pendidikan di Pulau Lombok, khususnya Kabupaten Lombok Tengah, akan semakin meningkat, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi generasi muda di daerah ini.
