Verification: 27a3a887773ff714

Warga Sampaikan Tuntutannya Terkait Pemotongan Bantuan RTG

  • Bagikan
Warga Sampaikan Tuntutannya Terkait Pemotongan Bantuan RTG
Sabolah

Lombok Barat – Warga Desa Buwun Sejati kecamatan Narmada kembali menggedor berunjuk rasa untuk yang ke dua kalinya, merasa tidak puas dengan tanggapan pemdes ke masyarakat sehingga warga menyampaikan beberapa point tuntutannya. (6/10/21).

 

BANK NTB Syariah

Koordinator aksi, Rusdinto yang menyampaikan kekecewaan warga mengatakan bahwa secara tidak langsung kades sendiri telah terlibat dalam perencanaan pemotongan bantuan, sehingga yang di terima oleh warga pada realnya 6 juta pemotongan bantuan RTG Kades sempat menolak penawaran 6 juta tapi menawarkan 7 juta untuk di berikan ke warga penerima bantuan RTG yang rusak ringan.

 

“Berdasarkan laporan pemotongan dana bantuan RTG dan keluhan para korban kami sampaikan beberapa yang menjadi point tuntutan kami”.

 

1. Kami menuntut bantuan dana RumahTahan Gempa (RTG) segera di berikan penuh tanpa ada potongan

2. kami menuntut kepada pihak berwajib untuk mengusut tuntas oknum yang terlibat dalam pemotongan dana Rumah Tahan Gempa (RTG).

3. kami menuntut kepada pemerintah desa untuk berkomitmen dalam mendukung apa yang menjadi tuntutan kami. Rusdianto

 

Dan kami para warga juga membantah dugaan adanya kepentingan politik dalam aksi yang dilakukan ini, aksi ini murni kami lakukan berdasarkan laporan para warga yang menuntut keadilan atas bantuan rtg.

 

Munasip yang merupakan Salah satu Ketua Pokmas di Dusun Batu Asak turut menyuarakan persoalan yang dihadapinya di lapangan, selama proses pengerjaan RTG pihaknya tidak pernah memilih siapa yang menjadi penyuplai untuk pengadaan material bangunan bagi pokmasnya Bahkan kontrak kerja pokmas dengan suplayer tidak pernah ada penanda tanganan kontrak kerja dari awal.

 

“Saya tidak pernah memilih siapa yang menjadi penyuplai. Saya selaku ketua Pokmas tiba-tiba diundang untuk pertemuan dengan penyuplai” herannya.

READ  Kades Bagik Polak Angkat Bicara Soal Oknum Debt Collector Yang Ancam Mahasiswa

 

Ia pun membeberkan, pada saat pertemuan itu, anggota Pokmasnya ditawarkan bantuan beruapa uang sebesar 6 juta dari total bantuan 10 juta yang seharusnya diterima. Jika menolak, jelas Munasip, anggotanya hanya akan ditawarkan material bangunan saja.

 

“Jadi setelah pertemuan memang itu yang terjadi, dan tidak bisa dinegosiasi lagi. Pak Kades sendiri sempat menawarkan 7 juta, dan pihak penyuplai juga tidak menyetujui itu” ungkapnya.

 

Jika anggota pokmas tidak bersedia menerima bantuan dengan jumlah yang dikurangi, juga menolak bantuan berupa material, maka akan dibuatkan surat keterangan dari Kantor Desa bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menerima bantuan. “Dan bantuan itu bisa dihibahkan ke orang lain yang membutuhkan,” ujarnya.

 

Padahal, menurut Munasip, seharusnya tidak perlu ada surat keterangan semacam itu yang harus ditandatangani dirinya dan anggota Pokmas, tawaran tanda tangan pernyataan itu muncul setelah uang bantuan sebesar 6 juta telah diberikan kepada anggota Pokmas yang lainnya.

 

“Saya sempat diceritakan, setelah tanda tangan kontrak yang diberikan 6 juta ini, akan ditambah lagi jumlahnya. Sedangkan kita dua Pokmas yang belum menerima sama sekali, terancam hanya akan diberikan barang yang tidak sesuai dengan harga yang kami ketahui” ujarnya

 

Diceritakan, pihaknya menolak menandatangani surat pernyataan itu. Mengingat sebagian besar anggota pokmasnya telah memperbaiki rumah secara swadaya, dan membutuhkan uang ganti rugi pembelian material dari bantuan yang diberikan.

 

Sementara itu Koordinator Fasilitator Lobar, Safar mengaku kondisi Covid-19 saat ini yang menyebabkan pencairan dana stimulan bantuan RTG sedikit terlambat, mulai dari proses penandatanganan angket yang harus dilakukan di lapangan. Dalam hal ini fasilitator yang memiliki wewenang untuk mengajukan ke bank.

READ  Tempat Wisata di Mataram tutup !!!

 

Menanggapi pengakuan dari pihak Pokmas bahwa mereka bahkan tidak diberitahukan nomor rekening tujuan pencairan tersebut, pihaknya tidak menjawab banyak. “Ada ini rekeningnya, saya yang simpan rekening itu. Rekening individu dan rekening Pokmas, jadi kalau masyarakat membutuhkan akan kita kasih” jelasnya. 6/10/21.

 

Dijelaskan, kerja fasilitator dalam pengerjaan RTG adalah menyerahkan pengajuan ke bank sebagai dasar pengiriman dana oleh bank ke penyuplai sesuai NIK dan KK penerima bantuan, terkait rekening pokmas sendiri diakuinya membutuhkan sosialisasi ke warga tapi sampai persoalan dugaan pemotongan dana mencuat, sosialisasi tersebut terlambat.

 

“Karena kondisi covid-19 ini, jadi pihak bank tidak bisa langsung turun membagikan rekeningnya ke desa-desa” ujarnya.

 

Ia mengaku pihaknya belum menjangkau lebih jauh kalau soal adanya dugaan pemotongan dana oleh oknum penyuplai, Sehingga ia akan melakukan mediasi terlebih dahulu dengan penyuplai terkait masalah tersebut. Kalau ternyata pemotongan itu ada, di luar prosedur yang seharusnya, saya akan minta mereka mengembalikan ke masyarakat secepatnya. “Tegas Safar.”

 

Dirinya juga menyebut, untuk bantuan ini pihak penyuplai tidak serta merta akan memberikan uang tunai, tetapi disesuaikan dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat. “Tergantung permintaan masyarakat, kalau rumahnya sudah jadi bisa mereka diberikan dalam bentuk uang atau material” jelasnya.

 

Kemudian kami akan kordinasi dengan fasilitator yang ada di narmada tentang hal itu baru terjadi kesepakatan ketika ada permintaan masyarakat dulu lalu di buatkan RAB sesuai dengan barang-barang yg ada di RAB itulah yang di kirim ke masyarakat.

 

Terkait adanya pengakuan dari Pokmas bahwa mereka justru tidak mengenal pihak penyuplai, Safar mempertegas bahwa kesepakatan yang dilakukan dengan penyuplai didasari sesuai permintaan masyarakat sendiri. Setelah itu RAB akan dibuat, sehingga barang yang dikirim ke masyarakat akan menyesuaikan dengan permintaan atau kebutuhannya.

READ  Penemuan Sosok Mayat di Desa Bujak Hebohkan Warga

 

Kalau ada terjadi kekeliruan di situ nanti saya sampaikan ke suplayer kemungkinan besar tuntuan masyarakat ada di situ, kita juga ada dasar untuk penentuan satuan harga dan itu sudah ditentuan oleh kabupaten yang tidak melebihi standar itu.

Facebook

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Subscribe for notification
Refleksi HANI, Wartiah dan Rumah Aspirasi Gelar Loma Video Kreatif Mantan Wakil Gubernur NTB Wafat Aksi Joget Tiktok di Lombok Viral