LOMBOK TENGAH | LOMBOK FOKUS – Sudah bekerja, upah tak kunjung dibayar. Ketika menuntut haknya, justru harus berhadapan dengan polisi. Nasib inilah yang kini dialami Lalu Suandi, seorang kepala tukang kayu asal Dusun Belange, Desa Pengembur, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah.
Suandi mengaku tak pernah menyangka perjuangannya menagih upah pekerjaan proyek vila milik warga negara asing (WNA) asal Spanyol, Gorka Arana Vega, justru menyeret dirinya ke dalam laporan dugaan tindak pidana pemerasan.
Padahal, menurut Suandi, dirinya bersama para pekerja hanya menuntut pembayaran atas pekerjaan yang telah mereka lakukan. Total tagihan yang diajukan bahkan mencapai Rp140 juta.
Bukan tanpa upaya. Sebelum melakukan aksi protes, Suandi mengaku telah tiga kali melayangkan surat penagihan, masing-masing pada 1 September, 14 September, dan 19 Oktober 2026.
Namun, upaya tersebut tak kunjung membuahkan penyelesaian. Kesabaran para pekerja akhirnya mencapai batas hingga mereka menggelar aksi protes di lokasi proyek vila di Dusun Mengalung, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, pada 21 Oktober 2026.
Bukannya mendapatkan penyelesaian seluruh tagihan, lima hari setelah aksi tersebut Suandi justru dilaporkan ke polisi atas dugaan pemerasan.
“Saya malah kaget tiba-tiba dapat surat panggilan dari Polres Lombok Tengah dengan dugaan pemerasan lagi. Padahal, saya lagi tagih upah saya yang belum dibayar selama satu bulan oleh mereka,” keluh Suandi kepada awak media, Sabtu (14/11/2026).
Dari Menagih Hak, Berujung Panggilan Polisi
Suandi menjelaskan, dirinya merupakan kepala tukang kayu yang bekerja berdasarkan kontrak perorangan dengan kontraktor lokal bernama Lalu Kurniawan.
Selama lebih dari satu bulan, menurut pengakuannya, persoalan pembayaran upah tak kunjung mendapatkan penyelesaian.
Berbagai upaya penagihan telah dilakukan. Namun, karena tak mendapatkan respons yang diharapkan, para pekerja akhirnya memilih menyampaikan protes secara langsung.
“Sehingga kami aksi tanggal 21 Oktober 2026. Setelah saya aksi, saya malah dilaporkan tanggal 26 Oktober 2026,” tegasnya.
Yang membuat Suandi semakin heran, pihak perusahaan disebut baru mentransfer sejumlah uang ke rekeningnya setelah aksi protes berlangsung.
Meski demikian, ia menegaskan uang tersebut hanya untuk melunasi upah pada bagian pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Sementara tagihan untuk sejumlah item pekerjaan lainnya dalam kontrak yang sama diklaim belum diselesaikan.
Suandi menduga bukti transfer itulah yang kemudian digunakan sebagai salah satu dasar laporan terhadap dirinya.
Ia pun mempertanyakan mengapa aksi menuntut pembayaran upah justru berujung pada persoalan pidana.
Suandi menduga langkah hukum tersebut berkaitan dengan upaya pihak perusahaan menghindari kewajiban menyelesaikan pembayaran. Kendati demikian, dugaan tersebut masih merupakan klaim Suandi yang memerlukan konfirmasi dari pihak pelapor.
Nasib Pekerja di Balik Megahnya Proyek Vila
Di balik pembangunan vila di kawasan wisata Kuta, persoalan yang disampaikan Suandi memperlihatkan sisi lain kehidupan pekerja konstruksi yang menggantungkan penghasilan dari tenaga dan keterampilan mereka.
Bagi Suandi dan para pekerja, persoalan ini bukan semata tentang nilai tagihan yang mencapai ratusan juta rupiah, tetapi juga kepastian mendapatkan hak atas pekerjaan yang telah dilakukan.
Kini, alih-alih hanya berfokus menyelesaikan persoalan pembayaran, Suandi harus menghadapi proses klarifikasi di kepolisian.
Berdasarkan surat undangan klarifikasi tertanggal 11 November 2026, Suandi diminta memberikan keterangan terkait dugaan tindak pidana pemerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 482 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
“Hari ini saya memenuhi panggilan penyidik,” ujarnya.
Polisi Masih Dalami Laporan
Kasatreskrim Polresta Lombok Tengah, AKP Punguan Hutahean, membenarkan adanya pemanggilan terhadap Suandi terkait laporan dugaan pemerasan tersebut.
“Dipanggil dalam rangka laporan dugaan pemerasan, sesuai surat,” kata Punguan.
Namun, pihak kepolisian belum bersedia menjelaskan secara terperinci kronologi maupun dasar dugaan pemerasan yang dilaporkan.
Punguan menyebut penyidik masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak untuk mengetahui duduk perkara secara utuh.
“Makanya saya bilang tunggu semua pemeriksaan selesai. Belum bisa menggambarkan peristiwa,” pungkasnya.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Gorka Arana Vega maupun manajemen vila belum memberikan tanggapan terkait klaim tunggakan upah dan laporan dugaan pemerasan tersebut. Redaksi masih berupaya memperoleh konfirmasi serta memberikan ruang hak jawab kepada pihak terkait.
Sementara proses hukum berjalan, persoalan yang melatarbelakangi kasus ini masih menyisakan pertanyaan: bagaimana penyelesaian hak para pekerja yang mengaku telah berulang kali menagih pembayaran?
Bagi Suandi, perjuangan menuntut upah kini harus dijalani bersamaan dengan kewajibannya memberikan klarifikasi kepada penyidik. Sebuah situasi yang tak pernah ia bayangkan ketika pertama kali menerima pekerjaan sebagai kepala tukang di proyek vila tersebut.
