LOMBOK TENGAH – Pemberitaan dugaan praktik pembalakan liar (illegal logging) dan perambahan kawasan hutan di Desa Lantan, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, mendapat tanggapan dari Kasta NTB DPC Batukliang Utara (BKU).
Ketua Kasta NTB DPC BKU, Renggo Yahya Fobia, membantah narasi yang menyebut aktivitas penebangan kayu dalam video yang beredar sebagai praktik pembalakan liar di kawasan hutan RTK 01 Rinjani.
Menurut Renggo, video tersebut justru memperlihatkan aktivitas masyarakat yang sedang menebang pohon dan menggunakan mesin penggergajian kayu atau somil di kebun milik warga, bukan di kawasan hutan.
“Tidak pernah ada aktivitas seperti yang dituduhkan. Video yang beredar itu merupakan aktivitas masyarakat yang sedang menebang pohon dan menggunakan somil di kebun masyarakat, bukan di kawasan hutan,” tegas Renggo.
Ia menilai penggunaan video tersebut tanpa menjelaskan konteks lokasi sebenarnya berpotensi membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat. Bahkan, menurutnya, terdapat upaya framing seolah-olah aktivitas penebangan yang terekam merupakan praktik illegal logging.
Renggo juga menyampaikan bahwa masyarakat merasa keberatan karena aktivitas mereka direkam dan videonya kemudian digunakan oleh sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk menggambarkan dugaan pembalakan liar.
“Masyarakat keberatan karena video aktivitas mereka dicomot dan digunakan oleh lembaga LSM. Padahal, kegiatan itu dilakukan di kebun masyarakat, bukan di kawasan hutan,” ungkapnya.
Kasta NTB Klaim Sudah Lakukan Investigasi
Lebih lanjut, Renggo mengungkapkan bahwa Kasta NTB DPC BKU tidak tinggal diam menyikapi persoalan yang berkembang. Pihaknya mengaku telah melakukan investigasi lapangan, koordinasi, serta konsultasi dengan Kepala Desa Lantan.
Langkah tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui secara langsung kondisi di lapangan, khususnya terkait lokasi aktivitas penebangan kayu yang menjadi sorotan.
Menurutnya, persoalan dugaan perambahan hutan tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan potongan video tanpa memastikan terlebih dahulu status dan batas kawasan tempat aktivitas tersebut berlangsung.
Ia menegaskan, aktivitas masyarakat di kebun milik sendiri tidak bisa serta-merta dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan tanpa adanya verifikasi dan bukti yang jelas.
Minta Semua Pihak Kedepankan Fakta Lapangan
Renggo meminta semua pihak, termasuk lembaga yang menyampaikan dugaan praktik illegal logging, agar lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi kepada publik.
Menurutnya, kejelasan status lahan menjadi hal mendasar sebelum suatu aktivitas masyarakat dikaitkan dengan dugaan kejahatan lingkungan.
Kasta NTB DPC BKU berharap persoalan yang berkembang di Desa Lantan dapat disikapi secara objektif dan proporsional. Verifikasi lapangan serta keterangan dari pihak berwenang dinilai penting agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi yang berpotensi merugikan masyarakat.
Di sisi lain, dugaan pembalakan liar dan perambahan kawasan hutan yang sebelumnya dilaporkan Integritas Transformasi Kebijakan (ITK) ke Kejaksaan Tinggi NTB tetap menjadi persoalan yang perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.
Dengan demikian, kejelasan mengenai lokasi penebangan, status kawasan, serta aktivitas yang sebenarnya terjadi di lapangan menjadi kunci untuk menjawab polemik dugaan illegal logging di Desa Lantan.
