LOMBOK FOKUS, | LOMBOK TENGAH – Kasus dugaan korupsi pengadaan Dump Truck dan Arm Roll pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2021 memasuki babak penuntutan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Lombok Tengah menuntut empat terdakwa dengan hukuman penjara mulai dari 3 tahun 6 bulan hingga 5 tahun.
Dalam perkara tersebut, kerugian keuangan negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat mencapai Rp712.842.545.
Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Rabu (11/11/2026). Pembacaan tuntutan dilakukan oleh JPU Anak Agung Gede Triyatna, S.H., M.H., selaku Kepala Subseksi Penyidikan dan Pengendalian Operasi Kejari Lombok Tengah.
Empat terdakwa yang diadili dalam perkara ini masing-masing berinisial MAA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), SU selaku Pengguna Anggaran (PA), SA selaku Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan DLH Lombok Tengah Tahun 2021, serta A selaku penyedia atau Direktur CV Dodena.
Dari empat terdakwa tersebut, A selaku pihak penyedia mendapat tuntutan paling berat. Jaksa menuntut terdakwa A dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 80 hari.
Selain hukuman badan, A juga dituntut membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp702.842.545.
Jaksa menyatakan, apabila uang pengganti tersebut tidak dibayarkan paling lambat satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang untuk menutupi kewajibannya. Jika harta benda tidak mencukupi, terdakwa dituntut menjalani pidana penjara pengganti selama 2 tahun.
Sementara itu, terdakwa MAA dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani. MAA juga dituntut membayar denda Rp200 juta dengan ketentuan subsider 80 hari kurungan serta uang pengganti sebesar Rp10 juta.
Adapun terdakwa SU dan SA masing-masing dituntut pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan, dikurangi masa penahanan, serta denda Rp200 juta. Apabila denda tidak dibayarkan, masing-masing dituntut menjalani pidana kurungan pengganti selama 80 hari.
JPU menyampaikan bahwa tuntutan terhadap keempat terdakwa disusun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, termasuk keterangan saksi, keterangan ahli, serta alat bukti lain yang dihadirkan di hadapan majelis hakim.
Penuntutan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemberian sanksi pidana kepada para terdakwa, tetapi juga menjadi bagian dari upaya pemulihan kerugian keuangan negara melalui pembayaran uang pengganti.
Selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan tuntutan JPU sebelum menjatuhkan putusan terhadap masing-masing terdakwa.
Para terdakwa masih memiliki hak untuk mengajukan pembelaan dan hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tetap harus dipandang tidak bersalah sesuai asas praduga tak bersalah.
