Scroll untuk baca artikel
Berita

Semarak Gelegar Lentera Ramadhan, Ikhtiar Bank NTB Syariah Akselerasi Digitalisasi QRIS dan Literasi Keuangan Syariah

×

Semarak Gelegar Lentera Ramadhan, Ikhtiar Bank NTB Syariah Akselerasi Digitalisasi QRIS dan Literasi Keuangan Syariah

Share this article

Lombok Utara,  – Menyambut keberkahan bulan suci Ramadhan, Bank NTB Syariah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi menghadirkan perhelatan Gelegar Lentera Ramadhan. Kegiatan ini dirancang sebagai pusat pemberdayaan ekonomi lokal melalui bazar UMKM yang sepenuhnya terintegrasi dengan sistem pembayaran digital QRIS Bank NTB Syariah.

 

IKLAN
Example 120x600

 

Acara yang berlangsung ini menjadi wadah bagi puluhan pelaku UMKM binaan untuk menjajakan produk unggulannya, mulai dari kuliner takjil berbuka puasa hingga durian lokal khas NTB yang menjadi primadona pengunjung. Bank NTB Syariah juga memanfaatkan momentum ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah melalui program GERAKS (Gerakan Keuangan Syariah) sebagai bagian dari upaya literasi dan inklusi keuangan.

 

 

Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazaruddin, menekankan pentingnya adaptasi teknologi bagi pelaku usaha kecil di tengah nuansa religius bulan Ramadhan.

 

 

“Gelegar Lentera Ramadhan adalah wujud nyata komitmen kami dalam memberdayakan UMKM agar naik kelas melalui digitalisasi. Dengan fasilitas QRIS Bank NTB Syariah, transaksi menjadi lebih cepat, transparan, dan aman bagi pedagang maupun pembeli. Kami ingin memastikan bahwa berkah Ramadhan tahun ini dirasakan secara nyata oleh para pelaku usaha lokal kita melalui kemudahan bertransaksi,” ujarnnya.

 

 

Lebih lanjut, Bank NTB Syariah juga memberikan bentuk apresiasi khusus bagi para pelaku UMKM melalui doorprize yang menarik dengan seluruh UMKM yang menggunakan QRIS Bank NTB Syariah selama gelaran ini berlangsung. Langkah ini diambil untuk menjaga semangat digitalisasi di ekosistem pasar rakyat.

 

 

“Sebagai bentuk penghargaan, kami menyiapkan apresiasi bagi UMKM yang aktif bertransaksi melalui doorprize yang menarik menggunakan QRIS Bank NTB Syariah. Kami ingin para mitra UMKM tetap semangat berinovasi. Melalui kemudahan digital ini, inklusi keuangan syariah harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat agar akses terhadap produk perbankan syariah menjadi lebih luas dan merata,” tambah Direktur Utama.

 

 

Selain tentang digitalisasi transaksi, pengunjung Gelegar Lentera Ramadhan juga mendapatkan edukasi langsung mengenai manajemen keuangan syariah dan produk pembiayaan yang inklusif melalui Program GERAKS (Gerakan Keuangan Syariah). Kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi NTB ini diharapkan dapat menjadi stimulan pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat posisi NTB sebagai pusat perputaran ekonomi syariah nasional.

 

 

Rangkaian kegiatan Gelegar Lentera Ramadhan di Kabupaten Lombok Utara (KLU) resmi berakhir pada tanggal 1 Maret 2026. Acara penutupan ini berlangsung khidmat dengan kehadiran Ustadz Faris BQ yang memberikan tausyiah menyejukkan hati, memperkuat makna spiritualitas di balik pemberdayaan ekonomi yang dijalankan. Kehadiran masyarakat yang antusias hingga hari terakhir menjadi bukti nyata bahwa sinergi antara literasi keuangan dan kegiatan keagamaan sangat diterima dengan baik.

 

 

Syiar ini dipastikan akan terus berlanjut ke wilayah timur NTB. Pada tanggal 2 hingga 3 Maret 2026, Gelegar Lentera Ramadhan akan menyapa masyarakat Kota Bima, berlokasi di Masjid Agung Al-Muwahiddin. Dengan rangkaian kegiatan yang serupa, mulai dari bazar UMKM berbasis QRIS Bank NTB Syariah hingga edukasi literasi syariah, acara di Kota Bima nantinya akan diisi oleh penceramah Ustadz Abu Fida guna memberikan pencerahan rohani bagi seluruh pengunjung

Example 120x600
Example 120x600
Ahmad Amrullah Desak Polisi dan BGN Bongkar Tuntas Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG di Lombok Timur LOMBOK TIMUR – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mendesak aparat penegak hukum bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Menurut Ahmad Amrullah, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang yang diduga terlibat. Ia meminta penyidik membongkar seluruh jaringan yang diduga berperan dalam praktik tersebut, mulai dari pihak yang merekrut korban, penghubung, penerima aliran dana hingga aktor intelektual yang berada di balik dugaan penipuan tersebut. “Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Amrullah, Selasa (2/6/2026). Ia menilai munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi yang fantastis menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah. “Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika ada pihak yang menjual pengaruh, menjanjikan akses, atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu untuk memperoleh keuntungan, maka itu merupakan bentuk penyesatan yang harus ditindak tegas,” ujarnya. Ahmad juga menyoroti pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur. “Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut. Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini,” katanya. Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. “Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Kita tidak ingin daerah ini dikenal karena praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan program pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya. Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas. “Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ada ruang yang memungkinkan oknum tertentu menjual harapan kepada masyarakat dengan iming-iming akses terhadap program pemerintah. Semua proses harus transparan, memiliki mekanisme yang jelas, dan dapat diawasi oleh publik,” katanya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi tertentu dan menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, maupun akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang. “Masyarakat harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pengajuan, verifikasi, maupun pelaksanaan program pemerintah sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya. Ahmad menegaskan bahwa yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. “Kami mendukung langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun yang dibutuhkan publik adalah keberanian untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan yang terlibat, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, dan pastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Lombok Timur maupun daerah lain,” pungkasnya. Dugaan Penipuan Rp950 Juta per Titik Sebelumnya, Badan Gizi Nasional bersama Polres Lombok Timur tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus tersebut, satu titik lokasi dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyebut kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus yang digunakan yakni mengaku memiliki relasi dengan pejabat atau orang dalam BGN serta menunjukkan bukti kedekatan untuk meyakinkan korban. Polres Lombok Timur menerima laporan masyarakat sejak 16 Februari 2026 dan meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim akan segera beroperasi. Kasus serupa sebelumnya juga terungkap di Batam dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelusuran, BGN mengindikasikan adanya praktik yang dilakukan secara terorganisir. Dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan tertentu saat ini masih didalami bersama aparat penegak hukum guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Berita

LOMBOK TIMUR – Sekretaris…