MATARAM, LOMBOK FOKUS – Wacana Nusa Tenggara Barat (NTB) mundur dari status tuan rumah Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII 2028 kembali menjadi sorotan. Persoalan pembiayaan menjadi salah satu tantangan utama setelah kebutuhan anggaran penyelenggaraan disebut berada di kisaran Rp1 triliun.
Aktivis sekaligus pengamat olahraga Hasan Masat meminta Pemerintah Provinsi NTB tidak menjadikan mundur sebagai pilihan. Menurutnya, persoalan anggaran seharusnya dihadapi dengan mencari skema pembiayaan bersama, bukan dengan melepaskan tanggung jawab sebagai tuan rumah.
Hasan menilai pelaksanaan PON merupakan agenda olahraga nasional sehingga pemerintah daerah tidak mungkin bekerja sendirian. Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, KONI, serta pihak terkait lainnya dinilai menjadi kunci untuk menutup kebutuhan pembiayaan.
NTB Belum Resmi Mundur dari Tuan Rumah PON 2028
Meski wacana mundur mencuat, hingga saat ini belum ada keputusan resmi bahwa NTB membatalkan statusnya sebagai tuan rumah PON 2028.
Kementerian Pemuda dan Olahraga sebelumnya telah menetapkan NTB dan Nusa Tenggara Timur (NTT) sebagai tuan rumah PON XXII 2028, dengan DKI Jakarta berperan sebagai daerah penunjang. Penetapan tersebut disertai arahan agar penyelenggaraan dilakukan secara efisien, transparan, dan mengoptimalkan fasilitas olahraga yang sudah tersedia.
Artinya, persoalan yang saat ini berkembang lebih tepat dipahami sebagai perdebatan mengenai skema pembiayaan dan kesiapan penyelenggaraan, bukan keputusan NTB untuk mundur dari PON 2028.
Anggaran Rp1 Triliun Masih Menjadi Persoalan
Kebutuhan sekitar Rp1 triliun menjadi angka yang paling banyak disorot dalam polemik persiapan PON 2028.
Namun, angka tersebut perlu ditempatkan sebagai estimasi kebutuhan, bukan anggaran final yang sudah ditetapkan seluruhnya. Wakil Ketua Umum I KONI Pusat sebelumnya menyebut angka sekitar Rp1 triliun sebagai perkiraan awal kebutuhan penyelenggaraan. Perhitungan rinci masih harus disusun berdasarkan kebutuhan masing-masing bidang dalam Panitia Besar PON.
Di sisi lain, Pemprov NTB telah menyiapkan anggaran sekitar Rp60 miliar dalam rancangan APBD 2027 untuk mendukung persiapan PON. Selain itu, terdapat sekitar Rp7 miliar pada APBD Perubahan 2026 untuk kegiatan pendahuluan.
Jika angka Rp1 triliun digunakan sebagai gambaran kebutuhan keseluruhan, maka secara matematis terdapat selisih indikatif sekitar Rp940 miliar dari alokasi Rp60 miliar tersebut. Namun, selisih itu tidak dapat langsung dianggap sebagai kekurangan final karena struktur kebutuhan dan pembagian pembiayaan PON 2028 masih dalam proses pembahasan.
Pemprov NTB Dorong Pembiayaan Secara Kolaboratif
Pemerintah Provinsi NTB sebelumnya telah menyatakan bahwa kebutuhan penyelenggaraan PON tidak akan hanya dibebankan kepada APBD provinsi.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendorong keterlibatan pemerintah kabupaten dan kota dalam mendukung penyelenggaraan PON 2028. Skema pembiayaan juga akan dibicarakan bersama pemerintah pusat, NTT, DKI Jakarta, dan KONI Pusat.
Pada saat yang sama, pemerintah daerah diarahkan untuk mengoptimalkan fasilitas olahraga yang sudah ada. Renovasi dan revitalisasi venue menjadi pilihan utama dibandingkan membangun fasilitas baru dari awal.
Kebijakan tersebut sejalan dengan arahan pemerintah pusat yang menekankan efisiensi penyelenggaraan PON 2028. Pemerintah tidak mendorong pembangunan arena olahraga baru dalam skala besar, melainkan pemanfaatan serta peningkatan kualitas fasilitas yang telah tersedia.
Kesiapan Venue Jadi Kunci Menekan Biaya
Selain anggaran, kesiapan venue menjadi faktor penting dalam menentukan besarnya kebutuhan pembiayaan PON 2028.
Ketua KONI NTB Mohan Roliskana menyebut persoalan utama bukan semata-mata jumlah cabang olahraga, tetapi kesiapan infrastruktur dan arena pertandingan. Sejumlah venue indoor dinilai relatif siap, sedangkan beberapa fasilitas outdoor membutuhkan pemenuhan standar teknis yang lebih kompleks.
Jika sebuah arena belum memenuhi persyaratan, terdapat kemungkinan pertandingan dialihkan ke Jakarta atau daerah lain yang memiliki fasilitas sesuai standar. Skema tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi tekanan pembiayaan pembangunan maupun renovasi fasilitas.
Dengan demikian, efisiensi PON 2028 tidak hanya bergantung pada tambahan anggaran, tetapi juga pada kemampuan panitia menentukan venue secara realistis berdasarkan fasilitas yang sudah tersedia.
DPRD NTB Diminta Ikut Mencari Solusi
Hasan Masat juga meminta DPRD NTB lebih aktif mengawal persoalan PON 2028, terutama dalam membahas kebutuhan pembiayaan dan mencari jalan keluar atas keterbatasan anggaran.
Sorotan serupa sebelumnya datang dari Fraksi Golkar DPRD NTB. Juru Bicara Fraksi Golkar Megawati Lestari meminta pemerintah menjelaskan langkah konkret untuk memenuhi kebutuhan anggaran PON 2028, termasuk pembiayaan venue pertandingan.
Menurutnya, kejelasan skema pembiayaan penting agar persiapan PON tidak berjalan tanpa kepastian anggaran.
PON 2028 Tidak Hanya Soal Anggaran
Di tengah polemik pembiayaan, persiapan PON 2028 tetap berjalan. KONI NTB juga menyiapkan pemusatan latihan daerah bagi atlet sebagai bagian dari persiapan menghadapi ajang olahraga nasional tersebut.
PON 2028 juga memiliki potensi memberikan dampak lebih luas bagi NTB, mulai dari sektor olahraga, pariwisata, perhotelan, transportasi, kuliner, hingga UMKM.
Karena itu, persoalan pembiayaan perlu ditempatkan secara proporsional. Pemerintah harus memastikan PON dapat terlaksana tanpa membebani kemampuan fiskal daerah secara berlebihan, tetapi pada saat yang sama tetap menjaga kualitas penyelenggaraan dan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Untuk saat ini, tantangan terbesar NTB bukan sekadar memilih antara tetap menjadi tuan rumah atau mundur. Persoalan utamanya adalah bagaimana menyusun skema pendanaan yang realistis, pembagian beban yang jelas, serta strategi penggunaan venue yang efisien.
Dengan waktu persiapan yang semakin terbatas menuju PON XXII 2028, keputusan mengenai pembiayaan dan pembagian tanggung jawab antar-pihak menjadi semakin mendesak.
Yang jelas, wacana NTB mundur belum menjadi keputusan resmi. Pemerintah masih memiliki ruang untuk mencari solusi agar PON 2028 tetap dapat digelar dengan prinsip efisien, transparan, dan tidak mengorbankan kemampuan fiskal daerah.
Bila artikel ini memberi informasi atau sudut pandang yang berguna, kirimkan tepuk tangan sebagai apresiasi kepada tim redaksi. Terima kasih telah membaca. Apresiasi Anda membantu redaksi terus menghadirkan liputan dan cerita berikutnya. Proses pembayaran dilakukan dengan aman. Apresiasi Anda sudah kami terima. Dukungan ini membantu redaksi terus menghadirkan karya yang informatif.Segelas Kopi untuk Wartawan
Terima kasih atas tepuk tangannya!














