MATARAM, LOMBOK FOKUS – Fraksi Partai Gerindra DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) mempertanyakan tata kelola anggaran Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD senilai sekitar Rp120 miliar yang dinyatakan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran perubahan 2026.
Padahal, anggaran tersebut sebelumnya telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bahkan tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah.
Kritik tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, Ali Usman Ahim, saat membacakan pandangan fraksi terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD NTB Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD NTB di Kantor Gubernur NTB, Senin (16/11/2026).
Dalam penyampaiannya, Gerindra menegaskan dukungan terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Inspektorat dalam membenahi tata kelola Pokir DPRD. Fraksi tersebut juga menekankan bahwa tidak boleh ada penyimpangan, manipulasi, maupun praktik yang berpotensi merugikan keuangan daerah.
Gerindra Minta Proses Penganggaran Rp120 Miliar Dibuka
Ali Usman Ahim menilai, tidak terlaksananya anggaran Pokir sekitar Rp120 miliar perlu dijelaskan secara terbuka oleh seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran daerah.
Menurutnya, apabila anggaran tersebut dinyatakan tidak dapat dilaksanakan karena persoalan tahapan, administrasi, dan verifikasi, perlu ada penjelasan mengenai bagaimana anggaran itu sebelumnya dapat lolos hingga masuk dalam APBD dan DPA perangkat daerah.
Gerindra juga mempertanyakan pihak yang harus bertanggung jawab atas persoalan tersebut. Apakah sepenuhnya berada pada anggota DPRD, atau terdapat persoalan dalam proses verifikasi oleh perangkat daerah serta penyusunan dan konsolidasi anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Jangan sampai ketika anggaran disusun, seluruh pihak terlibat dalam prosesnya, tetapi ketika muncul persoalan, tanggung jawab seolah-olah hanya dibebankan kepada DPRD,” tegas Ali Usman Ahim.
Gerindra Ingatkan Pokir Merupakan Aspirasi Masyarakat
Selain mempersoalkan proses penganggaran, Gerindra mengingatkan bahwa Pokir DPRD bukanlah milik pribadi anggota dewan. Setiap usulan yang disampaikan melalui mekanisme Pokir pada dasarnya merupakan aspirasi masyarakat yang dihimpun melalui kegiatan reses dan penjaringan aspirasi.
Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak mencampuradukkan persoalan administrasi maupun dugaan penyimpangan pada sejumlah usulan dengan keseluruhan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
Ali menegaskan, setiap usulan yang bermasalah harus ditertibkan. Begitu pula usulan yang tidak memenuhi ketentuan harus dihentikan sesuai aturan yang berlaku.
Namun, langkah penertiban tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menggeneralisasi seluruh Pokir sebagai persoalan.
“Kami juga ingin mengingatkan bahwa Pokir bukan milik pribadi anggota DPRD. Di balik setiap usulan terdapat aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme reses dan penjaringan aspirasi,” ujarnya.
“Kendati ada usulan yang bermasalah, silakan ditertibkan. Kalau ada yang tidak memenuhi ketentuan, silakan dihentikan. Tetapi jangan menggeneralisasi seluruh aspirasi masyarakat sebagai persoalan,” lanjutnya.
Melalui pandangan tersebut, Fraksi Gerindra berharap pembenahan tata kelola Pokir DPRD NTB dilakukan secara transparan, akuntabel, dan menyeluruh. Dengan demikian, penertiban terhadap usulan yang bermasalah tetap berjalan tanpa mengabaikan aspirasi masyarakat yang menjadi dasar penyusunan Pokir DPRD.
Bila artikel ini memberi informasi atau sudut pandang yang berguna, kirimkan tepuk tangan sebagai apresiasi kepada tim redaksi. Terima kasih telah membaca. Apresiasi Anda membantu redaksi terus menghadirkan liputan dan cerita berikutnya. Proses pembayaran dilakukan dengan aman. Apresiasi Anda sudah kami terima. Dukungan ini membantu redaksi terus menghadirkan karya yang informatif.Segelas Kopi untuk Wartawan
Terima kasih atas tepuk tangannya!














