Scroll untuk baca artikel
Home Hukum & Kriminal Polsek Gunungsari Sapu Bersih Warung Tuak Jelang Nataru
Hukum & Kriminal

Polsek Gunungsari Sapu Bersih Warung Tuak Jelang Nataru

Tajir Asjar2 min read
×

Polsek Gunungsari Sapu Bersih Warung Tuak Jelang Nataru

Share this article

LombokFokus|Gunungsari – Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 atau Nataru, Ahad (14/12/2025) malam, jajaran Polsek Gunungsari menggelar razia minuman keras (miras) tradisional jenis tuak dan brem di wilayah hukumnya.

Razia digelar mulai pukul 19.00 Wita, dipimpin Pawas Aiptu Edi Susianto, S.H. Langkah itu dilakukan untuk mencegah potensi gangguan keamanan akibat konsumsi miras.

IKLAN
Example 120x600

Dikonfirmasi terpisah, Senin (15/12/2025), Kapolsek Gunungsari Iptu Ida Bagus Adnyana Putra, mengatakan kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya cipta kondisi, agar situasi kamtibmas tetap kondusif selama momentum akhir tahun.

“Menjelang Natal dan Tahun Baru, potensi keributan akibat pengaruh miras biasanya cukup tinggi. Karena itu kami lakukan razia untuk meminimalisir gangguan keamanan,” ujar Iptu Adnyana Putra.

Dalam razia tersebut, tuturnya, petugas menyasar sejumlah warung tuak di wilayah Kecamatan Gunungsari. Hasilnya, dua lokasi kedapatan menjual miras tradisional. Lokasi pertama berada di Dusun Lendang Bajur, Desa Tamansari, dari warung tersebut, petugas mengamankan 8 botol kaca berisi tuak serta 3 botol kecil minuman jenis brem.

Sementara lokasi kedua berada di Dusun Perempung Timur, Desa Tamansari. Dari warung tersebut polisi menyita 15 botol besar tuak. Seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Gunungsari untuk proses lebih lanjut.

Rangkaian kegiatan razia berlangsung aman dan lancar hingga berakhir sekitar pukul 20.00 Wita. Tidak ditemukan perlawanan maupun insiden selama pelaksanaan kegiatan.

“Razia ini bukan semata penindakan, tapi juga upaya pencegahan. Kami ingin masyarakat bisa merayakan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman,” tegas Kapolsek Gunungsari.

Polsek Gunungsari memastikan kegiatan serupa akan terus dilakukan secara berkala, terutama menjelang hari-hari besar dan malam pergantian tahun.(djr)

Example 120x600

Berita Terkait

Daerah
Pengamanan Maksimal Warnai Salat Ied di Gunungsari
Daerah
Cegah Konflik Antar Desa, Polisi di Gunungsari Tempuh Jalur Mediasi
Peristiwa
Talut Ambrol Timpa Rumah Warga di Gunungsari, Polisi Langsung Turun Cek Lokasi
Daerah
Konflik Rumah Tangga dan Utang Berujung Damai dengan Mediasi Polisi
Daerah
Polsek Gunungsari Kawal Ogoh-ogoh hingga Pecaruan
Daerah
Kapolsek dan Bhayangkari Gunungsari Kembali Berbagi Takjil
Example 120x600

Read Also

Ahmad Amrullah Desak Polisi dan BGN Bongkar Tuntas Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG di Lombok Timur LOMBOK TIMUR – Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Lombok Timur yang juga Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, mendesak aparat penegak hukum bersama Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengusut tuntas kasus dugaan penipuan dan praktik jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Menurut Ahmad Amrullah, penanganan perkara tersebut tidak boleh berhenti pada satu atau dua orang yang diduga terlibat. Ia meminta penyidik membongkar seluruh jaringan yang diduga berperan dalam praktik tersebut, mulai dari pihak yang merekrut korban, penghubung, penerima aliran dana hingga aktor intelektual yang berada di balik dugaan penipuan tersebut. “Kami mendesak Polres Lombok Timur, Polda NTB, dan Badan Gizi Nasional untuk mengusut kasus ini sampai tuntas. Jangan berhenti pada pelaku lapangan. Siapa pun yang terlibat harus diungkap. Jika memang ada jaringan yang bekerja secara terorganisir, maka seluruh rantainya harus dibongkar dan diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ahmad Amrullah, Selasa (2/6/2026). Ia menilai munculnya praktik jual beli titik dapur MBG dengan nilai transaksi yang fantastis menunjukkan adanya celah yang dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk meraup keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan program pemerintah. “Yang menjadi perhatian serius adalah adanya masyarakat yang dirugikan hingga ratusan juta rupiah. Ini tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa. Ketika ada pihak yang menjual pengaruh, menjanjikan akses, atau mengklaim memiliki kedekatan dengan pejabat tertentu untuk memperoleh keuntungan, maka itu merupakan bentuk penyesatan yang harus ditindak tegas,” ujarnya. Ahmad juga menyoroti pernyataan BGN yang mengindikasikan adanya dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan terstruktur dalam praktik penjualan titik SPPG yang terjadi di sejumlah daerah, termasuk Lombok Timur. “Kalau memang ada indikasi keterlibatan kelompok yang terorganisir, maka aparat harus bergerak lebih jauh. Telusuri aliran dananya, telusuri komunikasinya, telusuri siapa yang merekrut korban dan siapa yang menikmati hasil dari praktik tersebut. Publik berhak mengetahui siapa saja yang bermain di belakang kasus ini,” katanya. Menurutnya, perkara tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi para korban, tetapi juga mencoreng citra Kabupaten Lombok Timur di tingkat nasional. “Kasus ini telah menjadi perhatian publik nasional dan tentu mencoreng nama Kabupaten Lombok Timur. Kita tidak ingin daerah ini dikenal karena praktik-praktik penipuan yang memanfaatkan program pemerintah. Oleh karena itu, pengungkapan kasus ini harus dilakukan secara transparan dan menyeluruh agar tidak menimbulkan spekulasi maupun kecurigaan yang berkepanjangan di tengah masyarakat,” ujarnya. Sebagai pimpinan Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad menegaskan pentingnya evaluasi terhadap sistem pengawasan dan mekanisme pelaksanaan program pemerintah yang melibatkan masyarakat luas. “Kasus ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh. Jangan sampai ada ruang yang memungkinkan oknum tertentu menjual harapan kepada masyarakat dengan iming-iming akses terhadap program pemerintah. Semua proses harus transparan, memiliki mekanisme yang jelas, dan dapat diawasi oleh publik,” katanya. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap pihak-pihak yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat atau institusi tertentu dan menawarkan kemudahan memperoleh proyek, bantuan, maupun akses program pemerintah dengan imbalan sejumlah uang. “Masyarakat harus berhati-hati. Jangan mudah percaya kepada siapa pun yang menjanjikan sesuatu di luar prosedur resmi. Tidak boleh ada pihak yang menjadikan proses pengajuan, verifikasi, maupun pelaksanaan program pemerintah sebagai komoditas yang diperjualbelikan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu,” tegasnya. Ahmad menegaskan bahwa yang paling penting saat ini adalah memastikan seluruh pihak yang terlibat dapat diungkap secara transparan sehingga masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum. “Kami mendukung langkah penegakan hukum yang sedang berjalan. Namun yang dibutuhkan publik adalah keberanian untuk membongkar kasus ini sampai ke akar-akarnya. Ungkap seluruh jaringan yang terlibat, buka seterang-terangnya kepada masyarakat, dan pastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di Lombok Timur maupun daerah lain,” pungkasnya. Dugaan Penipuan Rp950 Juta per Titik Sebelumnya, Badan Gizi Nasional bersama Polres Lombok Timur tengah menangani dugaan penipuan terkait jual beli titik lokasi SPPG di Kabupaten Lombok Timur. Dalam kasus tersebut, satu titik lokasi dapur MBG diduga diperjualbelikan dengan nilai mencapai Rp950 juta. Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, menyebut kasus itu bermula dari laporan masyarakat yang menjadi korban penyalahgunaan proses verifikasi program MBG. Modus yang digunakan yakni mengaku memiliki relasi dengan pejabat atau orang dalam BGN serta menunjukkan bukti kedekatan untuk meyakinkan korban. Polres Lombok Timur menerima laporan masyarakat sejak 16 Februari 2026 dan meningkatkan status perkara ke tahap penyelidikan pada 21 Mei 2026. Terlapor berinisial S diduga menjanjikan titik lokasi dapur MBG beserta fasilitas yang diklaim akan segera beroperasi. Kasus serupa sebelumnya juga terungkap di Batam dan Jawa Barat. Berdasarkan hasil penelusuran, BGN mengindikasikan adanya praktik yang dilakukan secara terorganisir. Dugaan keterlibatan kelompok atau jaringan tertentu saat ini masih didalami bersama aparat penegak hukum guna mengungkap seluruh pihak yang terlibat.
Berita

LOMBOK TIMUR – Sekretaris…