Lombok Tengah | Lombok Fokus – Nasib ratusan Guru Tidak Tetap (GTT) Non Database di Kabupaten Lombok Tengah kian terkatung. Sebanyak 716 guru secara tegas menolak tawaran Pemerintah Daerah untuk mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), karena dinilai tidak menyentuh akar persoalan yang mereka hadapi.
Perwakilan GTT Lombok Tengah, Lalu Arifullah, menyampaikan bahwa persoalan utama para guru saat ini adalah ketidakjelasan status dan keberlanjutan pengabdian di sekolah, bukan kebutuhan akan pelatihan kerja di luar bidang pendidikan.
“Kami ini guru. Kami ingin tetap mengabdi sebagai pendidik. Yang kami butuhkan bukan pelatihan kerja, tapi kepastian status dan keberpihakan pemerintah,” tegasnya.
Ia menjelaskan, tidak terdatanya para guru dalam Database Badan Kepegawaian Negara (BKN) berdampak serius terhadap keberlangsungan profesi mereka. Bahkan, sejumlah guru yang telah mengantongi sertifikasi pendidik terpaksa dirumahkan karena pembayaran tunjangan sertifikasi mensyaratkan terdaftar di database tersebut.
“Kami bukannya tidak profesional, hanya terbentur aturan karena tidak masuk Database BKN. Jumlah kami hanya 716 orang, masak tidak bisa diperjuangkan?” terangnya.
Kondisi tersebut menimbulkan kekecewaan mendalam di kalangan GTT, terlebih bagi mereka yang telah mengabdi bertahun-tahun dengan honor minim. Arifullah membandingkan dengan daerah lain seperti Lombok Utara dan Lombok Timur yang dinilai lebih serius memperjuangkan nasib guru Non Database.
“Daerah lain bisa memperjuangkan, masak kita tidak? Kami minta hati nurani pemerintah,” ujarnya.
Para guru menilai, tawaran pelatihan BLK justru memberi kesan bahwa pemerintah mendorong mereka meninggalkan dunia pendidikan. Padahal selama ini mereka menjadi tulang punggung proses belajar mengajar, terutama di sekolah-sekolah pinggiran dan wilayah terpencil.
Guru asal SMPN 1 Praya Barat itu mengungkapkan, kebijakan tersebut sangat melukai perasaan para pendidik.
“Kami mengabdi bertahun-tahun dengan honor minim. Ketika terancam dirumahkan, yang ditawarkan justru pelatihan kerja. Lebih baik program BLK itu diberikan kepada lulusan SMA/SMK yang masih menganggur,” pungkasnya.
