LOMBOK FOKUS – Gelombang kemarahan publik terhadap RSUD Patut Patuh Patju Lombok Barat semakin membesar. Setelah kasus kematian janin delapan bulan yang menimbulkan dugaan kuat kelalaian medis.
Konsorsium Aktivis NTB yang dipimpin oleh Fidar Hairul Diaz kini mengumumkan rencana aksi besar-besaran dengan membentang spanduk protes ratusan meter di depan RSUD Patut Patuh Patju dan sejumlah titik strategis di Lombok Barat.
Aksi ini, menurut Konsorsium NTB, merupakan bentuk perlawanan terbuka atas kacau-balaunya tata kelola rumah sakit, lambannya respons terhadap keluhan masyarakat, hingga runtuhnya kepercayaan publik menyusul meninggalnya bayi yang sehari sebelumnya masih dinyatakan sehat oleh dokter spesialis.
Konsorsium menilai bahwa tragedi itu bukan sekadar insiden medis, tetapi konsekuensi dari manajemen yang gagal, tidak transparan, dan tak mampu menjamin keselamatan pasien.
Dalam pernyataannya, Fidar Hairul Diaz menegaskan bahwa aksi bentang spanduk ratusan meter ini adalah simbol bahwa “kegagalan RSUD Patut Patuh Patju juga memiliki ukuran ratusan meter, panjang, kronis, dan tak kunjung diperbaiki”. Ia menyebut bahwa spanduk akan berisi seruan keras masyarakat agar Direktur RSUD segera dicopot, dan seluruh jajaran manajemen mundur dari jabatan karena dinilai tak lagi layak memimpin institusi kesehatan daerah.
Kebakaran masalah di RSUD Patut Patuh Patju tidak berhenti pada dugaan malpraktik. Konsorsium NTB juga menyoroti kekacauan Jasa Pelayanan (Jaspel) yang selama ini dikeluhkan tenaga kesehatan sendiri. Pembagian yang tidak transparan, besaran yang tidak sesuai aturan, hingga dugaan manipulasi internal dianggap sebagai bukti bahwa persoalan rumah sakit bukan hanya kelalaian medis, tetapi juga bobroknya manajemen finansial.
“Kami mendengar langsung dari para nakes, dari masyarakat, dari keluarga-keluarga pasien, sistem jaspel berantakan, moral nakes merosot, dan pada akhirnya pasienlah yang menjadi korban. Ini bukan sekadar isu teknis, ini isu nyawa,”. tegas Fidar.
Aksi bentang spanduk raksasa itu juga akan menyuarakan tuntutan agar Bupati Lombok Barat turun tangan langsung, membentuk tim audit independen, serta membuka seluruh alur pembiayaan rumah sakit, termasuk dana Jaspel, pengadaan obat, hingga perencanaan pelayanan. Konsorsium menilai bahwa selama manajemen masih dipimpin orang-orang yang sama, RSUD tak akan pernah bangkit dari krisisnya.
Rencana aksi ini dipastikan melibatkan berbagai elemen mahasiswa, pegiat sosial, organisasi masyarakat sipil, hingga keluarga pasien yang merasa dirugikan oleh buruknya pelayanan RSUD Patut Patuh Patju. Mereka menyatakan bahwa aksi ini baru langkah awal dan akan terus berlanjut sampai ada keputusan konkret dari Pemerintah Daerah.
“Tidak ada lagi ruang kompromi. Ketika keselamatan dua nyawa ibu dan bayi tidak mampu dijaga, maka bukan masyarakat yang harus diam, tetapi pimpinan rumah sakit yang harus mundur,”. ujar Fidar.
Konsorsium NTB memastikan bahwa aksi bentang spanduk ratusan meter ini akan menjadi pesan tegas. Masyarakat Lombok Barat tidak akan tinggal diam ketika rumah sakit daerah berubah menjadi tempat yang justru merenggut kepercayaan dan keselamatan publik.
